Wacana WFH ASN Dampak Perang Iran vs AS-Israel, DPRD Solo: Jangan Sekadar Pencitraan

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi I DPRD Surakarta, Suharsono, mendukung WFH bagi ASN sebagai upaya penghematan BBM dampak situasi global, namun harus disertai laporan jelas agar tidak terkesan pencitraan.
• Ia menilai pelaporan efisiensi perlu rutin, minimal tiap triwulan, untuk menunjukkan besaran penghematan secara konkret.
• Selain WFH, efisiensi juga harus mencakup operasional mobil dinas, listrik, hingga fasilitas pejabat, termasuk penarikan dan lelang kendaraan yang tak tepat sasaran.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wacana Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Solo menjadi sorotan DPRD. 

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta, Suharsono, menyambut baik wacana itu. 

Adanya wacana ini dampak Perang Iran vs AS-Israel. 

Namun, menurutnya, harus ada pelaporan yang jelas terkait besaran penghematan yang dilakukan agar tidak sekadar pencitraan.

“Tanpa laporan yang jelas, kebijakan ini akan menimbulkan kesan hanya sebuah pencitraan di tengah keadaan ekonomi masyarakat yang tidak sedang baik-baik saja,” jelasnya saat dihubungi, Minggu (29/3/2026).

Menurutnya, pelaporan perlu dilakukan secara intens agar benar-benar terlihat seberapa efektif langkah penghematan dilakukan. Bila perlu, pelaporan hasil efisiensi dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Kebijakan WFH bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota yang merupakan turunan kebijakan Pemerintah Pusat dengan tujuan menghemat BBM itu sangat bagus dan konkret apabila nantinya diikuti dengan laporan triwulan atau semester berupa nominal atau persentase efisiensi yang didapat dari kebijakan ini,” jelasnya.

Operasional Mobil Dinas Ditekan

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini berpendapat bahwa aspek-aspek lain juga harus dipertimbangkan.

Selain WFH, operasional mobil dinas juga harus ditekan.

“Efisiensi BBM harus paralel dengan efisiensi pemeliharaan mobil dinas, baik yang operasional maupun nonoperasional,” tuturnya.

Jika intensitas penggunaan mobil dinas dikurangi, maka penghematan anggaran bisa ditekan.

Baca juga: Jika WFH Diterapkan di Sukoharjo, DPRD Minta Pelayanan Masyarakat Harus Tetap Jadi Prioritas!

“Saat ini belanja BBM dan pemeliharaan jadi satu pagu dalam SHS (Standar Harga Satuan), sehingga kalau BBM-nya efisien dan kendaraan jarang dipakai, maka minim kerusakan. Dengan demikian, biaya pemeliharaan juga harus efisien. Juga efisien dalam penggunaan listrik, wifi, jamuan makan minum, dan sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, fasilitas mobil dinas juga bisa dikurangi bagi sejumlah pejabat yang dinilai tidak begitu mendesak untuk mendapatkan fasilitas ini. Dengan begitu, mobil bisa dilelang dan beban biaya pemeliharaan dapat dikurangi.

“Jadi, kebijakan ini bagus ketika dilakukan secara sungguh-sungguh, dengan hitung-hitungan efisiensi yang jelas serta laporan yang bertanggung jawab. Lebih bagus lagi, pemkot segera menarik mobil-mobil dinas yang dipakai pejabat yang tidak berhak dan melelangnya. Ini akan menambah efisiensi, baik BBM maupun biaya pemeliharaan,” terangnya. (*)