TribunSolo/

Kantor Pajak Jateng Lanjutkan Proses Hukum Wajib Pajak di Solo yang Diduga Rugikan Negara 17 M

Proses tersebut dipastikan, setelah permohonan praperadilan RIS ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Kantor Pajak Jateng Lanjutkan Proses Hukum Wajib Pajak di Solo yang Diduga Rugikan Negara 17 M
TRIBUNSOLO.COM/IMAM SAPUTRO
Kepala DJP Kanwil Jateng II, Rida Handanu, difoto di Solo, Kamis (3/11/2017). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Imam Saputro

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jateng II melanjutkan proses hukum terhadap wajib pajak (WP) di Solo berinisial RIS yang dinilai merugikan negara hingga Rp17 miliar.

Proses tersebut dipastikan, setelah permohonan praperadilan RIS ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Solo.

"RIS mengajukan gugatan praperadilan ke PN Solo atas penetapan sebagai tersangka kasus tindak pidana pajak,karena tuntutan dinilai kedaluwarsa dan tidak cukup bukti," kata Kepala DJP Kanwil Jateng II, Rida Handanu, Kamis (3/11/2017), di Solo.

Namun hakim tunggal perkara praperdilan, Pandu Budiono, menolak permohonan RIS untuk seluruhnya.

Baca: Pangdam IV Diponegoro dan Kapolda Jateng Pimpin Apel Pasukan Pengamanan Pernikahan Kahiyang

Juga, menghukum RIS membayar seluruh biaya yang timbul.

Alasan penolakan hakim, karena pokok perkara menyatakan kedaluwarsa tindak pidana bidang perpajakan bukan merupakan pokok praperadilan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHP jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/UU-XII/2014 28 April 2015.

Dan dalil yang menyatakan tidak ada kerugian negara harus dibuktikan dalam materi atau pokok perkara.

“Sehingga proses hukum terus berlanjut," kata Rida.

Baca: Pajak Motor Tak Dibayar Dua Tahun Berturut-turut, Wajib Pajak di Jateng Akan Diblokir

Rida mengatakan, penuntutan tersebut dilakukan untuk kasus pajak 2007-2008 yang diperiksa pada 2014 hingga awal 2016.

"Sebenarnya ada program tax amnesty (TA, Red) atau pengampunan pajak, tapi RIS tidak memanfaatkan TA, maka penyelidikan berlanjut," ujar Rida menegaskan.

"Kasus tersebut sudah P21 (lengkap) dan segera diproses,” tambah Rida.

Menurut Rida, RIS pengusaha asal Solo ini tidak memanfaatkan program TA sehingga proses penyelidikan pengusaha yang memiliki beberapa lini usaha ini dilanjutkan. (*)

Penulis: Imam Saputro
Editor: Junianto Setyadi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help