Biaya Pilkada Dituding Jadi Penyebab Kepala Daerah Terkena OTT KPK, Begini Tanggapan Mendagri

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menepis alasan banyaknya kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang membutuhkan biaya mahal.

Walapun dalam sejumlah kasus OTT, seperti di Kabupaten Subang (Jabar), Jombang (Jatim), atau Ngada (NTT), ada indikasi pada biaya politik pemilihan, Tjahjo meminta agar hal itu tidak dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada.

Sebab, kejadian itu merupakan masalah mental masing-masing kepala daerah.

"Kepala daerah, pastinya sudah paham area rawan korupsi."

"Namun faktanya, masih saja ada yang kena OTT."

"Artinya, ada yang tidak mau tahu itu,” kata Tjahjo, Rabu (14/2/2018) sebagaimana dikutip TribunSolo.com dari Kontan. 

Baca: Zumi Zola Keluar Gedung KPK Tanpa Rompi Oranye, Begini Reaksinya saat Ditanya Wartawan

Mendagri menegaskan, langkah-langkah pencegahan sebenarnya sudah intensif dilakukan.

Misalnya, Deputi KPK sudah datang ke Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan aspek-aspek pencegahan korupsi.

Tidak hanya itu, KPK dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga telah berkeliling ke daerah.

Akan tetapi, masih saja ada yang terkena OTT.

"Eh masih ada kayak Banten dan Sumut (Sumatra Utara)," ucap Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan, Presiden juga berulang kali mengingatkan, agar semua kepala daerah hati-hati.

Ia mengemukakan, sering kepala negara mengumpulkan para pemimpin di daerah, untuk hati-hati dalam mengelola keuangan negara.

"Dikumpulkan oleh Bapak Presiden, masih ada saja."