Kasus OTT Ketua Panwaslu dan Anggota KPU di Garut Bikin Malu Bawaslu di Jakarta

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar jumpa pers, Minggu (25/2/2018), untuk merespons kasus ditangkapnya Ketua Panwaslu Garut dan seorang anggota KPU Garut.

Bawaslu merasa malu karena kasus itu terjadi saat pihaknya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar menyuarakan antipolitik uang.

Kejadian itu menampar muka Bawaslu dan KPU, yang sejak awal menolak keras adanya suap dan politik uang jelang Pilkada Serantak 2018.

"Peristiwa itu merupakan peristiwa yang memalukan bagi korps penyelenggara Pemilu," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Baca: Pria Ini Diduga Beri Suap Uang dan Mobil kepada Seorang Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut

Sebelumnya, Bawaslu memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri.

Adapun Sabtu (24/2/2018) kemarin Heri bersama Komisioner KPU Kabupaten Garut, Ade Sudrajat, ditangkap oleh kepolisian.

Diberitakan TribunSolo.com, mereka ditangkap lantaran diduga menerima suap untuk meloloskan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Garut.

Menurut Abhan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kedua penyelenggara Pemilu tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut.

Baca: Revi Mariska Gelar Resepsi Pernikahan Mewah, Penampilan Mempelai Pria Jadi Korban Julid Netter

Apalagi, kata dia, Bawaslu sedang menggalakkan gerakan tolak money politics dan peningkatan integritas jajaran penyelenggara pemilu, khususnya Panwaslu.

Diakui Bawaslu, penyelenggara Pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan.

Namun, kata Abhan, seharusnya penyelenggara Pemilu bisa menahan hasrat, dan tidak tergoda dengan dengan janji yang terkait dengan proses Pemilu.

"Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara Pemilu," kata dia. (Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan.../Kompas.com/Yoga Sukmana)