Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Soal Gaji Petinggi BPIP yang Jadi Polemik, Moeldoko Curiga Ada Upaya Pelemahan Lembaga

Menurut mantan Panglima TNI ini, polemik tersebut diembuskan untuk melemahkan BPIP.

Editor: Hanang Yuwono
KOMPAS.com/FITRI
Kepala Staf Presiden, Moeldoko. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi tentang polemik dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) di masyarakat saat ini.

Menurut mantan Panglima TNI ini, polemik tersebut diembuskan untuk melemahkan BPIP.

“Ada upaya tertentu untuk melemahkan lembaga itu supaya tidak berfungsi,” kata Moeldoko saat ditemui di Gunung Puntang, Banjaran, Kabupaten Bandung Jawa Barat, Selasa (29/5/2018).

Lebih lanjut Moeldoko menambahkan, Presiden tentunya tidak asal-asalan dalam membuat keputusan dan memiliki pertimbangan khusus dalam membentuk BPIP.

Baca: Jelang Arus Mudik Lebaran, PT KAI Imbau Warga Lebih Hati-hati Lewati Perlintasan Kereta

“Dalam kondisi masyarakat lagi kering persoalan ideologi, di mana ancaman radikalisme makin tinggi, badan itu sangat diperlukan. Jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu,” jelasnya, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Moeldoko mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua BPIP Yudi Latif.

Menurut dia, kesulitan saat ini adalah menyosialisasikan keberadaan BPIP kepada masyarakat.

“Saya beberapa kali bertemu dengan pak Yudi Latif membicarakan bagaimana mengarusutamakan pancasila dengan berbagai media."

"Jadi yang menjadi masalah ada hambatan saat ini menyosialisasikan pancasila di media,” imbuhnya.

Baca: Disinggung soal Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg, Jokowi: Itu Hak Politik Seseorang

Moeldoko pun enggan lebih lanjut menanggapi perihal gaji besar yang diberikan pemerintah kepada petinggi-petinggi BPIP termasuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati berhak mendapatkan gaji sebesar Rp.112 juta setiap bulannya.

“Saya pikir menteri keuangan pasti punya standar."

"Saya enggak mau menjawab itu,” tuturnya. (Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Moeldoko Anggap Polemik Gaji Hanya untuk Melemahkan BPIP"

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved