Kasus Penerbitan Surat BLBI, Mantan Kepala BPPN Dituntut 15 Tahun Penjara
Dalam pertimbangan, jaksa menilai, perbuatan Syafruddin tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Syafruddin juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
"Kami menuntut supaya hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Haerudin saat membaca amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/9/2018).
Dalam pertimbangan, jaksa menilai, perbuatan Syafruddin tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.
• 41 Anggota DPRD Kota Malang Terlilit Kasus Korupsi, Pembangunan Kota Terancam Lumpuh
Syafruddin dinilai sebagai pelaku yang aktif dan melakukan peran besar dalam pelaksanan kejahatan.
Kemudian, menurut jaksa, perbuatan kejahatan yang dilakukan Syafruddin menunjukkan adanya derajat keahlian dan perencanaan lebih dulu.
Selain itu, perbuatan Syafruddin menimbulkan kerugian negara cukup besar.
Syafruddin juga tidak mau mengakui kesalahan dan tidak menyesal.
• Curahan Hati Korban Gempa Lombok Saat Menanti Kedatangan Jokowi
Syafruddin dinilai merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Menurut jaksa, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.
Menurut jaksa, Syafruddin selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).
Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.
• Uji Coba Digitalisasi Rujukan JKN-KIS Memasuki Fase Kedua
Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.
Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim.
Syafruddin dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Kompas.com/Abba Gabrillin)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung Dituntut 15 Tahun Penjara"
