BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Klaten Sosialisasikan Kepatuhan Badan Usaha Laporkan Data Pekerja

Pemberian jaminan kesehatan kepada pekerja melalui Program JKN-KIS dianggap Juliansyah sebagai langkah yang tepat.

BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Klaten Sosialisasikan Kepatuhan Badan Usaha Laporkan Data Pekerja
KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi Bempah
Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor sedang melayani seorang warga yang sedang mengurus kartu BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/11/2017). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kepala BPJS Kesehatan, Juliansyah, menyampaikan bahwa peran Badan Usaha (BU) untuk mewujudkan UHC (Universal Health Coverage) adalah dengan patuh mendaftarkan pekerjanya ke segmen PPU (Pekerja Penerima Upah), patuh membayar iuran dan patuh memberikan data gaji dan pekerja.

Hal ini dikarenakan masih ada pekerja yang masuk ke segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran).

"Kami mengharapkan BU patuh dengan mengalihkan pekerjanya yang masuk ke segmen PBI ke segmen PPU," katanya melalui rilis yang diterima Tribunsolo.com, Rabu (28/11/2018).

"Apabila BU tidak patuh, setelah kami lakukan kunjungan pemeriksaan maka akan kami limpahkan ke Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK)".

Ia juga menjelaskan bahwa dengan adanya pengalihan pekerja dari PBI ke PPU maka akan ada kuota PBI yang kosong untuk warga lain yang tidak mampu dan belum terdaftar ke dalam Program JKN-KIS.

Hal ini secara tidak langsung akan mendorong UHC karena akan semakin banyak warga yang ter-cover Program JKN-KIS.

Pemberian jaminan kesehatan kepada pekerja melalui Program JKN-KIS dianggap Juliansyah sebagai langkah yang tepat.

Menurutnya, pekerja akan lebih produktif karena tidak perlu memikirkan biaya apabila ada anggota keluarganya yang sakit dan memerlukan biaya pengobatan yang tidak sedikit.

Pada acara yang sama, Dwi Raharjanto selaku Kasi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten turut melakukan sosialisasi mengenai peran Kejaksaan Negeri dalam hal penegakan kepatuhan BU untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS.

Halaman
12
Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved