Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Pemilu Serentak di Sukoharjo

KPU Sukoharjo Temukan 3.398 Pemilih Ganda

Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda, mengatakan jumlah 672.944 pemilih berkurang menjadi 669.546 karena ada 3.398 pemilih yang memiliki data ganda.

Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Hudan, menyerahkan DPTHP-2 kepada Ketua Bawaslu Bambang Muryanto di Aula KPU saat rapat Pleno kedua, Selasa (11/12/2018). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – KPU Sukoharjo menggelar rapat pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) ke-2, Selasa (11/12/2018) malam di Pendopo KPU Sukoharjo.

Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda, mengatakan dalam rapat pleno kedua ini DPTHP yang semula  672.944 pemilih berkurang menjadi 669.546 karena ada 3.398 pemilih yang memiliki data ganda.

“KPU sudah memaparkan data yang ada pada peserta rapat pleno termasuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan partai politik yang hasilnya, ditemukan ada pengurangan jumlah pemilih dibanding data sebelumnya, dan data tersebut sudah melalui berbagai proses validasi,” kata Nuril.

Nuril menjelaskan bahwa jumlah pemilih laki-laki di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 331.578 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 337.968 pemilih.

“KPU  sudah melakukan pencermatan dari berbagai masukan baik dari partai politik dan bawaslu, agar data pemilih yang tercecer atau terdata ganda bisa ditelusur, dan perbaikan akan terus dilakukan," jelas Nuril.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Bambang Muryanto mengatakan, pihaknya belum meyakini data dari pleno tersebut.

“Bawaslu mengingatkan tahap sinkronisasi data bersama tidak optimal mengingat sistem sidalih error, sehingga  potensi masih ada data ganda dan atau pemilih yang masuk DPTHP,” kata Bambang.

Bawaslu mengingat Pasal 545 UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, bahwa setelah ditetapkan KPU tidak bisa lagi menambahkan atau mengubah data DPT, mengingat hasil DPTHP ini akan digunakan semua pihak, termasuk bahan perhitungan TPS dan Logistik.

“Bila data pemilih tidak akurat dan mutakhir bakal menimbulkan masalah di kemudian hari, hal ini yang terus dilakukan diantisipasi Bawaslu,” kata Bambang. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved