OJK Solo : DP 0 Persen Dapat Diterapkan Tergantung Performa Perusahaan Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan aturan terbaru penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan alias multifinance atau leasing

OJK Solo : DP 0 Persen Dapat Diterapkan Tergantung Performa Perusahaan Pembiayaan
TribunSolo.com/Garudea Prabawati
Kepala OJK Solo (kiri) Laksono Dwionggo, dan Wakil Kepala OJK Solo Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Solo Tito Adji Siswantoro (kanan) 

Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan aturan terbaru penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan alias multifinance atau leasing.

Aturan tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 ini mengatur lebih jauh tentang uang muka atau Down Payment (DP).

Kepala Cabang Adira Motor Solo, Nurgiyanto, mengatakan untuk Adira, belum menerapkan kebijakan 0 persen.

"Belum bisa karena kebijakan OJK, Non Performance Financing (NPF) harus di bawah 1 persen, dan  Adira saat ini 1,8 persen," katanya kepada Tribunsolo.com, Senin (14/1/2019).

​UNS Solo Berangkatkan 1.756 Mahasiswa untuk KKN, 19 di Antaranya ke Malaysia

Diketahui, pada POJK tersebut, untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1 persen dan lebih rendah atau sama dengan 3 persen.

Kemudian wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur paling rendah 10 persen.

"Dan kami melayani dengan DP 10 persen," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Surakarta Tito Adji Siswantoro berujar DP 0 persen hanya dapat diterapkan oleh PP apabila PP tersebut memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) minimum sehat dan NPF-nya 1 persen ke bawah.

Kue Moho Baluwarti, Makanan Khas Solo yang Legendaris karena Ukurannya yang Besar

Sehingga dapat dikatakan kebijakan DP 0 Persen dapat diterapkan tergantung performa masing-masing perusahaan pembiayaan.

Kondisi TKK dan NPF ini akan dievaluasi setiap enam bulan sekali.

"Walaupun suatu PP memenuhi persyaratan TKK dan NPF di atas, namun tidak serta merta PP tersebut wajib mengenakan DP 0 persen," tutupnya. (*)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved