Pilpres 2019
Rapat di Solo, BPN Prabowo-Sandi Kritik Penegakan Hukum Tajam kepada Lawan Tapi Ramah kepada Kawan
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terang-terangan mengkritik keras penegakan hukum pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Asep Abdullah Rowi | Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Asep Abdullah Rowi
TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terang-terangan mengkritik keras penegakan hukum pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, salah satu yang dibicarakan dalam rapat koordinasi dan konsolidasi, menyinggung permasalahan penanganan hukum.
"Jadi kata kuncinya, kritik paling keras kami hari ini adalah penegakan hukum tajam kepada lawan tapi ramah kepada kawan," ungkap dia saat mendampingi Sandiaga S Uno dalam keterangan pers usai rapat koordinasi dan konsolidasi di Lorin Solo Hotel, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jumat (8/2/2019).
• Rapat di Solo, Hasilkan Rekomendasi BPN Prabowo-Sandi Agar Tak Buat Gaduh Pilpres: Ojo Do Rame Le
Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah itu menilai, bahwa penegakan hukum akhir-akhir ini tidak berkaitan dengan tindak pidana, tetapi bernuansa kriminalisasi.
Yakni lanjut dia, seperti yang dialaminya karena kasus dugaan korupsi dana kemah Pemuda Islam Indonesia yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
• Elektabilitas Jokowi-Maruf di Jateng Kisaran 60 Persen, Arsul Sani Mengaku tak Khawatir
"Dicari-cari, siapapun dicari-cari," aku dia.
"Kami naik mobil kalau spion kurang benar, bisa ditangkap juga," jelasnya menekankan.
Dia mengaku jika Prabowo-Sandi terpilih untuk memimpin Indonesia, berkomitmen menghadirkan hukum yang adil dan berkeadilan.
"Ketika nantinya memerintah," tuturnya. (*)
