Rocky Gerung: Ada Penegakan Hukum Tapi Indeks Demokrasi Turun, Artinya Penegakan Hukum Itu Otoriter

TRIBUNSOLO.COM - Pengamat politik dan filsafat Rocky Gerung mengomentari pernyataan Politisi Partai Golongan Karya Nusron Wahid.

Sebelumnya, Nusron mengklaim hukum di Indonesia sesuai koridornya.

"Praktik hukum kita tajam ke mana-mana, menabrak ke mana-mana," ujar Nusron.

Rocky Gerung membantah pernyataan Nusron terkait hukum Indonesia yang tajam kemana-mana.

Ia menilai masalah yang dihadapi bangsa ini adalah bagaimana membuktikan bahwa jaminan terhadap keadilan bisa diterima oleh semua orang.

• Polda Metro Jaya akan Panggil Pengunggah Video Rocky Gerung

Hal itu diungkapkan Rocky dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne dengan topik "Potret Hukum Indonesia 2019: Benarkah Tajam Sebelah?", Selasa (12/2/2019).

Menurut Rocky Gerung, untuk membuktikan hal itu, sebaiknya dilihat dari 'kacamata' luar negeri.

"Diaudit secara eksternal, sama seperti akuntansi. Audit eksternal itu jauh lebih bermutu daripada audit internal," kata Rocky Gerung.

"Kalau kita pakai audit eksternal misalnya kita pakai teropong dari lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai indeks hak asasi manusia tidak akan turun jika ada penegakan hukum.

"Indeks hak asasi manusia itu turun. Bukankah dipromosikan ada penegakan hukum? Kalau ada penegakan hukum seharusnya indeksnya tidak turun," ujarnya.

Menurutnya, paradoks itu menunjukkan bahwa penegakan hukum otoriter.

Di sisi lain, jika penegakan hukum dan indeks demokrasi mengalami kenaikan, maka penegakan hukum baru bisa disebut demokratis.

"Jadi kalau ada paradoks itu. Ada penegakan hukum tetapi indeks demokrasi kita turun artinya penegakan hukum itu otoriter."

"Kalau ada penegakan hukum dan indeks demokrasi kita naik artinya hukum itu hukum yang demokratis," ujar Rocky.

• Kepolisian Menganalisis Klarifikasi Rocky Gerung soal Kitab Suci Fiksi