Kemenkominfo Sebut Ada 100 Juta Warga Tak Mampu yang Dibiayai BPJS oleh Pemerintah
Kemenkominfo RI menyampaikan, pemerintah menaikkan dana untuk keluarga penerima Progam Keluarga Harapan (PKH) dari Rp 2,4 juta jadi Rp 10 juta.
Penulis: Junianto Setyadi | Editor: Junianto Setyadi
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) RI menyampaikan, pemerintah telah menaikkan besaran dana untuk keluarga penerima Progam Keluarga Harapan (PKH) dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 10 juta.
Data itu diungkapkan dalam sosialisasi program unggulan pemerintah yang digelar Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo di Lapangan Desa Munggung, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jateng, Kamis (7/3/2019) malam.
Menurut rilis yang diterima TribunSolo.com, sosialisasi dikemas dalam balutan pertunjukan rakyat wayang kulit dengan dalang Ki Warseno Slenk.
Direktur IKP Kominfo RI, Wiryanta, menjelaskan, sosialisasi ini untuk mewartakan capaian empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) kepada masyarakat.
• Kemenkominfo Ajak Masyarakat Perhatikan Nutrisi Anak Selama 1.000 Hari untuk Ansitipasi Stunting
Di antaranya, program peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Di sektor pendidikan ada program KIP dan lainnya," kata dia.
"Lalu ada program PKH yang sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Jokowi, penerima PKH sudah meningkat hampir 3 kali lipat."
"Lalu untuk besarannya, dulu rata-rata hanya Rp 2,4 juta, sekarang sudah ditingkatkan menjadi Rp 10 juta," paparnya kepada wartawan di sela-sela acara sosialisasi.
• Kepala BPJS Ketenagakerjaan Solo Sebut Jumlah Peserta Program Jaminan Pensiun di Kota Solo Tinggi
Menurutnya, peningkatan nominal itu dilakukan dalam rangka menyukseskan pengentasan kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat.
Lantas di sektor kesehatan, Wiryanta menyebutkan, pemerintah sudah menggelontorkan program JKN atau BPJS kesehatan.
Hingga bulan Februari 2019, jumlah kepesertaan BPJS kesehatan sudah mencapai lebih dari 217 juta peserta.
Dari angka itu, 100 juta peserta di antaranya merupakan warga kurang mampu yang preminya dibayarkan penuh oleh pemerintah pusat dan daerah.
• Hoaks, Dana BPJS Digunakan untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi-JK
"Dari 217 juta peserta itu, ada sekitar 100 juta peserta masuk kategori PBI yang iuran preminya dibiayai pemerintah pusat," kata Wiryanta.
"Sudah berapa triliun dulu, lalu kalau yang dibiayai oleh Pemda ada sekitar 30an juta warga," terang Wiryanta.
Dengan capaian itu, saat ini pemerintah terus menggencarkan sosialisasi guna menaikkan kesadaran untuk menjadi kepesertaan BPJS terutama dari jalur mandiri.
