Pemilu 2019

BPN Prabowo-Sandi Minta Bantuan Pemantau Internasional dari 23 Negara untuk Awasi Pemilu 2019

Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengungkapkan, bantuan itu berupa pengiriman observer atau pemantau internasional.

BPN Prabowo-Sandi Minta Bantuan Pemantau Internasional dari 23 Negara untuk Awasi Pemilu 2019
TRIBUNSOLO.COM/ASEP ABDULLAH ROWI
Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, saat hadir di Posko Garda RSP di Jalan Rajiman nomor 483, Laweyan, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Solo, Jumat (22/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno (Prabowo-Sandi) meminta bantuan 23 negara Uni Eropa saat Pemilu 17 April 2019.

Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengungkapkan, bantuan itu berupa pengiriman observer atau pemantau internasional.

"Saya didatangi 23 duta besar (dubes) negara-negara Uni Eropa," ungkap dia saat hadir di Posko Garda RSP di Jalan Rajiman nomor 483, Laweyan, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Solo, Jumat (22/3/2019). 

Lantas lanjut mantan Penglima TNI itu, BPN meminta observer atau pemantau internasional itu untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Komentari Survei Litbang Kompas, Kubu BPN Prabowo-Sandi: Masyarakat Inginkan Perubahan

"Saya sampaikan apa di negara tuan-tuan orang gila nyoblos? Apakah di negara tuan satu desa hanya kepala desa yang mencoblos dengan yang namanya noken?," tuturnya.

"Jadi akan mengirimkan observernya," jelas dia menegaskan.

Djoko memaparkan, kehadiran observer yang ditugaskan oleh Dubes Uni Eropa ke Indonesia, untuk memastikan pemilu berlangsung dengan jujur dan adil (jurdil).

"Kedutaan besar itu, sebenarnya intelejen terbuka kita sampaikan kondisinya," paparnya.

Batal Beri Arahan Hari Ini, Djoko Santoso Akan Temui Relawan di Solo Besok Pagi

Bahkan semasa aktif di TNI, Djoko mengaku bersahabat dengan negara-negara Uni Eropa, seperti halnya saat penandatangan MoU Helsinki di Finlandia pada Agustus 2005.

"Jadi mereka (observer) untuk membantu menegakkan demokrasi di negeri ini," tuturnya.

"Jangan sampai yang kita bangun demokrasi 20 tahun ini tidak baik lagi, hancur lagi," ungkap dia menekankan.

BPN lanjut dia, menyerahkan sepenuhnya terkait masalah teknis observer kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dipimpin Djoko Santoso, BPN Hadiri Deklarasi Jaringan Nasional Garda Depan Prabowo-Sandi di Solo

"Tinggal menunggu KPU yang ngatur, jadi sebagian besar mau mengirimkan observernya ke Indonesia," terang dia.

"Ya syaratnya diajukan pemerintah, kita monitor aja," harapnya. (*)

Penulis: Asep Abdullah Rowi
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved