Soal Potensi Pilkada DKI Jakarta, Anies Baswedan Disebut Bakal Meredup Jika Tak Punya Jabatan Publik

TRIBUNSOLO.COM - Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024, sejumlah nama kandidat bermunculan, salah satunya nama Anies Baswedan.

Meski belum diumumkan secara resmi, namun Anies Baswedan dipastikan gagal menjadi presiden periode 2024-2029.

Hingga Jumat (1/3/2024) pukul 12.00 WIB, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat data terbaru masuk sebanyak 77,91 persen dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah tertampung.

Secara jumlah perolehan suara, Pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan 75.371.324 suara, Anies - Cak Imin di urutan ke-2 dengan perolehan 31.377.116 suara, sementara Ganjar Pranowo - Mahfud MD di posisi terakhir dengan 21.372.834 suara.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Simulasi Program Makan Siang Gratis Tidak Etis

Setelah gagal jadi presiden, apakah Anies bakal maju Pilkada Jakarta lagi?

Menurut Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Vocpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, seorang politisi itu sejatinya membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya.

"Tidak ada politisi itu mau tidur. Tidak ada, mereka butuh panggung. Supaya lampunya redupnya itu bisa terang," kata Pangi, Jumat (1/3/2024), dilansir Tribunnews dari TribunJakarta.com.

Pangi memberikan catatan, jalan calon presiden (capres) nomor urut 1 itu tidak mudah, jika ingin kembali maju di Pilkada DKI Jakarta.

Pasalnya, Anies sendiri tak memiliki kendaraan politik.

Jadi, Anies harus menunggu ada parpol yang kembali mengusungnya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.

Baca juga: Relawan Anies Unjuk Rasa Tolak Program Makan Siang Gratis, Sebut Bukan Solusi dan Hanya Iming-iming

"Jangan-jangan PKS enggak mau, NasDem enggak mau, ya enggak dapat. Tapi, artinya menurut saya, Anies itu harus tetap punya panggung, kalau enggak dia lewat (elektabilitasnya)" tutur Pangi. 

Lebih lanjut, Pangi mengatakan, apabila Anies dinyatakan kalah dalam Pilpres 2024 nanti dan ia tak memiliki jabatan publik, maka elektabilitasnya kemungkinan akan meredup.

"Apa salahnya jadi menteri. itu juga hebat. Tapi kalau di Reshuffle itu juga lewat (elektabilitasnya)."

"Tapi kalau gubernur itu 5 tahun. Dia punya anggaran, dia punya kebijakan, dia punya budget dan dia langsung bersentuhan dengan rakyat. "

"Itu salah satu cara menjaga approval ratingnya. Lampunya supaya tetap terang," paparnya.