Tak Setuju Koruptor Ditempatkan di Pulau Terpencil, Fadli Zon: Harus Diberi Keadilan dan Kemanusiaan
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, tidak setuju dengan wacana penempatan koruptor di pulau terpencil.
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, tidak setuju dengan wacana penempatan koruptor di pulau terpencil.
Dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, Fadli Zon mengatakan kasus kaburnya Setya Novanto harus dikaji secara komprehensif.
"Saya kira perlu ada kajian yang mendalam, karena sering kali kita mau mengambil gagasan ide dari sebuah peristiwa, ini harusnya lebih holistik," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Salah satunya menurut Fadli, yakni menerapkan keadilan bagi para narapidana yang sedang dibina di lembaga Pemasyarakatan.
"Jadi menurut saya yang paling penting itu bagi mereka yang berada di tahanan pun harus diberikan keadilan, harus diberikan kemanusiaan," katanya.
Selain itu ia pun mengungkap permasalahan kelebihan penghuni di Lapas yang hingga kini belum selesai.
Jumlah Lapas dengan jumlah narapidana tidak sebanding.
• Setnov Dipindah ke Rutan Gunung Sindur, Menkumham: Untuk Merenung, Supaya Tidak Terulang
Dengan mengkaji secara komprehensif, solusi untuk menyelesaikan permasalahan Lapas tidak dilakukan secara tambal sulam.
"Jadi over kapasitas ini menurut saya yang menjadi masalah besar sekarang. Kalau kita bisa menangani ini harus penanganan nya itu jangan tambal sulam, ada kejadian bikin ini," katanya.
Sebelumnya usulan menempatkan narapidana kasus korupsi dipulau terpencil diutarakan Menkopolhukam Wiranto.
Bahkan tidak hanya Napi kasus korupsi, Wiranto juga mewacanakan Napi kasus narkotika dan terorisme juga ditempatkan di pulau terpencil.
Usulan Wiranto
Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah mempertimbangkan membangun lapas di pulau terpencil di Indonesia yang akan diisi para narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkotika hingga terorisme.
Wiranto menilai, jika lapas dibangun di pulau terpencil, tidak akan ada lapi napi yang keluyuran.
"Kalau mau ngelayap masa mereka (napi) mau renang? Oleh karena itu pemikiran ada cuma masih perlu dukungan, kalau di pulau kan masa mau renang atau nyewa perahu, kan gak mungkin," tegas Wiranto, Senin (17/6/2019).
• Kronologi Setya Novanto Pelesiran Versi Ditjen PAS, Pakai Kursi Roda & Pamit Selesaikan Administrasi
