Wakil Rektor Universitas Bung Karno Jelaskan Pengertian 'Hukum Besi'

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Junianto Setyadi

TRIBUNSOLO.COM, BANDUNG - Esensi pemerintahan adalah melayani dan melindungi rakyat.

Pemerintahan yang enggan melayani dan melindungi, bahkan sebaliknya kerap menekan dan menindas, pada saatnya akan tumbang dilawan rakyat.

Memang dengan kekuasaan yang dimilikinya, untuk masa waktu tertentu pemerintahan yang tidak pro rakyat dapat menutupi watak aslinya, membangun citra bahwa ia adalah pemerintahan yang populer.

Tetapi politik pencitraan tidak akan bertahan lama.

Cepat atau lambat topeng rezim antirakyat akan terbuka, dan mata rakyat pada akhirnya akan terbuka.

Demikian antara lain disampaikan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Teguh Santosa, ketika berbicara di depan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran di Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (4/5/2016).

"Kita menyaksikan dalam sejarah bagaimana pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat dan hanya melayani nafsunya sendiri pada akhirnya tumbang,” katanya.

“Ini hukum besi," ujar alumni Ilmu Pemerintahan Unpad itu, dalam rils yang dikirim ke TribunSolo.com, Rabu (4/5/2016).

Teguh juga mengatakan, sejarah memperlihatkan bahwa politik pencitraan adalah metode yang selalu digunakan oleh rezim fasis dan otoriter.

"Mereka bisa bertahan karena menguasai informasi dan ruang publik,” ujarnya.

“Kalau dulu dengan menguasai media massa, sekarang mungkin dengan menguasai sosial media yang sedang naik daun," katanya.

Teguh sejak beberapa waktu lalu  juga menjabat ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

Selain itu, dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan London School of Public Relations (LSPR) Jakarta itu kini mengikuti proses penjaringan calon gubernur DKI Jakarta. (*)