Dewan Pers Imbau Semua Instansi dan Masyarakat untuk Tidak Memberikan THR pada Wartawan

Dewan Pers mendapat banyak masukan dan keluhan terkait dengan permintaan tunjangan hari raya yang diajukan oleh pihak yang mengaku wartawan.

Dewan Pers Imbau Semua Instansi dan Masyarakat untuk Tidak Memberikan THR pada Wartawan
NET
Ilustrasi 

TRIBUNSOLO.COM - Dewan Pers mengimbau kepada masyarakat, pejabat pemerintah, pimpinan perusahaan, dan pihak-pihak lain untuk tidak melayani permintaan tunjangan hari raya (THR) atau sumbangan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan diri sebagai wartawan, organisasi pers/wartawan, atau perusahaan pers.

Dalam siaran pers 1 Juli 2016 yang disebarkan kepada banyak media, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menjelaskan, bahwa Dewan Pers mendapat banyak masukan dan keluhan terkait dengan permintaan tunjangan hari raya yang diajukan oleh pihak yang mengaku wartawan.

Selain itu juga ada organisasi wartawan atau perusahaan pers, bahkan ada yang melakukan dengan cara memaksa, mengancam atau mengintimidasi.

"Pemberian tunjangan hari raya kepada wartawan merupakan kewajiban masing-masing perusahaan pers," tegas Yosep adi Prasetyo.

Sikap Dewan Pers ini, dilandasi nilai moral dan etika profesi dan untuk menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan.

Tindakan tersebut juga untuk mendukung pemberantasan praktik korupsi.

"Dewan Pers tidak dapat membiarkan praktik tidak terpuji dari pihak yang mengatasnamakan wartawan, organisasi pers/wartawan atau perusahaan pers yang banyak bermunculan saat ini," imbuhnya.

Modusnya, dengan cara meminta-minta sumbangan, bingkisan atau tunjangan hari raya.

Imbaun itu dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan dan menegakkan prinsip pers profesional.

"Apabila ada oknum wartawan, pengurus organisasi pers/wartawan atau perusahaan pers menghubungi bapak-ibu untuk meminta sumbangan atau tunjangan hari raya dengan memaksa atau mengintimidasi, agar mencatat identitas, nomor telepon dan alamat mereka dan segera melaporkan ke polisi dan Dewan Pers," terangnya. (*) (Tribun Jateng/Dini Suciatiningrum)

Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved