19.210 Lowongan CPNS Resmi Dibuka, 14.000 Diantaranya untuk Lulusan SMA Sederajat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Daryono

TRIBUNSOLO.COM - Pemerintah akhirnya secara resmi mengumumkan pembukaan lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung.

Tidak tanggung-tanggung, jumlah lowongan CPNS yang dibuka untuk dua lembaga itu sebanyak 19.210 lowongan.

Baca: Kemenkumham dan MA Buka Lowongan Belasan Ribu CPNS, Pendaftaran Dimulai 1 Agustus 2017

Dikutip dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, www.menpan.go.id, Selasa (11/7/2017), Menteri PANRB, Asman Abnur mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kemenkuham. 

Sebelum informasi rekrutmen CPNS ini diumumkan resmi, awal Juni lalu, beredar di media sosial sebuah dokumen yang memuat formasi dan jadwal pelaksanaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) tahun 2017. 

Dokumen tersebut menyebar di media sosial WhatsApp. 

Saat itu, banyak pengguna WhatsApp menanyakan kebenaran informasi tersebut.

Dalam dokumen yang beredar tersebut, disebutkan pengumumam CPNS tahun 2017 akan dilaksanakan 3-24 Juli 2017.

Atas beredarnya dokumen itu, pihak Kemenkumham kemudian menegaskan bahwa informasi itu palsu atau hoax.

Hal itu disampaikan Kemenkumham melalui akun Twitter resmi KemenkumHAM, @kemenkumham, Sabtu (10/6/2017).

Baca: Dokumen Informasi Penerimaan CPNS 2017 Beredar di WhatsApp, Ini Klarifikasi KemenkumHAM

Kini, Selasa (11/7/2017), pemerintah akhirnya resmi membuka lowongan CPNS untuk Kemenkumham dan MA. 

Jika dibandingkan, formasi dalam dokumen yang beredar awal bulan Juni lalu dengan formasi yang dibuka saat ini tidak jauh berbeda.

Kembali mengutip laman www.menpan.go.id, jumlah formasi sebanyak 19.210 orang tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra/putri Papua dan Papua Barat.

Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Dijelaskan, formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.

Sedangkan formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga analis keimigrasian.

“Kuota untuk penjaga Lapas mencapai empat belas ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer,” ujar Menteri Asman dalam jumpa pers di kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/07).

Dari kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.962 kursi, 14.000 diantaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian.

Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.

Informasi mengenai rekruitmen CPNS ini dapat dilihat di situs
a. Situs Kementerian PANRB: www.menpan.go.id
b. Situs BKN: https://sscn.bkn.go.id
c. Situs Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.id, http://badilum.mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.id, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/
d. Situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: http://cpns.kemenkumham2017.go.id

Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1 – 31 Agustus.

Seperti tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Menteri Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Setelah selesai ujian, peserta akan langsung mengetahui nilainya.

“Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi korban percaloan,” ujarnya.(*)