Tingkatan Akuntabilitas Data, 30 anggota PPID UNS Solo Ikuti Workshop Penyusunan Informasi Publik
Workshop yang diikuti 30 anggota pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berasal dari Fakultas & Unit Kerja yang ada di UNS.
Penulis: Imam Saputro | Editor: Hanang Yuwono
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Imam Saputro
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Untuk meningkatkan akuntabilitas data dan informasi, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan workshop penyusunan standar layanan informasi publik.
Workshop yang diikuti 30 anggota pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berasal dari Fakultas dan Unit Kerja yang ada di UNS tersebut diadakan di UNS Inn, Kamis (3/8/2017).
Ketua PPID UNS Prof Dr Widodo Muktiyo menjelaskan, dalam workshop tersebut pihaknya sengaja mengundang Handoko Agung Saputro SSos, komisioner Informasi Jawa Tengah.
"Beliau yang akan memberikan pembekalan teknis terkait kesiapan tata olah data dan metode penyampaian informasi publik," katanya.
Ia juga akan memberikan pelatihan tentang bagaimana tatacara pembuatan dokumen.
"Dan bagaimana membuat pasokan informasi berkala termasuk juga menseleksi apa saja informasi yang memang dikecualikan untuk diberikan ke publik," ungkapnya.
Menurut Widodo, workshop tersebut sekaligus ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada PPID UNS sehingga bisa memberikan pelayanan data dan informasi secara profesional.
"Nantinya berujung pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap akuntabilitas data dan informasi UNS,"kata Widodo.
Workshop juga untuk melatih peserta untuk paham betul tata olah data dan informasi sehingga UNS bisa menjadi badan publik yang tidak gagap informasi baik internal maupun eksternal.
"Dan yang lebih penting lagi UNS bisa menyampaikan informasi dengan murah, rasional, ramah, terpercaya dan praktis," imbuhnya.
Senada, Dr Andre Rahmanto, Deputi Humas UNS menegaskan jika target workshop tersebut adalah tersusunnya daftar informasi publik terkait UNS.
"Yang jelas UNS memang berkomitmen melaksanakan amanat UU Nomor 14/28 dan Peraturan Menristekdikti Nomor 75/2016 mengenai keterbukaan informasi publik secara profesional," tegasnya.(*)
