Soal Penandatanganan Pengesahan UU MD3, Jokowi Belum Tentukan Sikap

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengamati reaksi masyarakat terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang telah disahkan oleh DPR RI, beberapa waktu lalu.

"Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat," ujar Kepala Negara saat ditemui di Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018), dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

"Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk"

"Ada yang mengatakan, politik sama hukum kok ada campur aduk, ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi belum menentukan apakah akan menandatangani UU itu atau tidak.

Baca: VIDEO - KPU Solo Gelar Rapat Tentukan 15 Titik Pemasangan Baliho Kampanye Pilgub Jateng 2018

Meski lembaran pengesahan UU itu sudah ada di atas mejanya, ia masih mengkaji dan menimbang-nimbang, akan menandatanganinya atau tidak.

Jokowi mengakui menandatangani atau tidak itu akan menuai konsekuensi yang sama, yaitu tetap sahnya UU MD3 tersebut.

Namun, ia tidak ingin jika menandatangani UU tersebut, dianggap sebagai mendukung penuh, padahal sebaliknya.

"Saya tandatangani, nanti masyarakat menyampaikan, wah ini mendukung penuh"

Baca: Asita Soloraya Sebut Biro Wisata Lokal Tak Kalah Saing dengan Biro Wisata Asing

"Enggak saya tandatangani juga itu (UU MD3) tetap berjalan"

"Jadi masih dalam kajian ya," lanjut dia.

Keengganan Presiden Jokowi menandatangani lembar pengesahan UU MD3 pertama kali diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Kemungkinan (Presiden) tidak menandatangani (UU MD3)," ujar Yasonna setelah tatap muka dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (20/2/2018).