Berperkara dengan PT Kereta Api Indonesia, PT Mega Urip Pesona Ajukan Kasasi ke MA

Laporan TribunSolo.com, Junianto Setyadi

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -  PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) memiliki perkara hukum lama yang belum selesai. 

Informasi yang diperoleh TribunSolo.com, kasus tersebut melibatkan PT Mega Urip Pesona.

Perusahaan ini sebelumnya memenangkan Pemilihan Mitra Pendayagunaan Aset PT KAI terhadap tanah di Jalan Laswi, Sukabumi, Bandung, Jawa Barat.

Adapun Kantor Hukum Lontoh & Partners sebagai tim kuasa hukum PT Mega Urip Pesona dalam keterangan tertulisnya pada 25 April 2018 lalu menyebut kasus ini terjadi saat Jonan masih menjabat Dirut PT KAI tahun 2014 lalu.

"Saat itu PT Mega Urip Pesona memenangkan proses Pemilihan Mitra Pendayagunaan Aset PT KAI," ujar Nicholas Dammen SH dari Kantor Hukum Lontoh & Partners. 

Hal itu dibuktikan melalui surat PT KAI Nomor PL.102/IV/37/KA-2014 tertanggal 8 April 2014 tentang Pengumuman Seleksi Aspek Administrasi, dan surat PT KAI Nomor PL.102/IV/55/KA-2014 tertanggal 11 April 2014 tentang Pengumuman Seleksi Aspek Konsep Pengembangan.

Juga, surat PT KAI Nomor PL.102/VI/17/KA-2014 tertanggal 5 Juni 2014 tentang Pengumuman Seleksi Aspek Finansial.

Baca: Antisipasi untuk Lebaran, PT KAI Siapkan KA Fakultatif

Berdasarkan keputusan tersebut, menurut pihak kantor pengacara Lontoh, status PT Mega Urip Pesona sebagai pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

"Dapat menjadi batal hanya apabila tidak mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Kementerian Negara BUMN selaku pemegang saham PT KAI," katanya, dalam rilis yang dikirim ke TribunSolo.com, Kamis (3/5/2018).

Tim kuasa hukum juga menyebut, pascaputusan tersebut, kewajiban PT KAI dan para direksinya kala itu adalah mengajukan permohonan agar mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN.

Namun, menurut Nicholas Dammen, kala itu PT KAI di bawah Jonan dan para direksinya tidak pernah mengajukan permohonan tersebut.

Baca: PT KAI Akan Luncurkan Gerbong Sleeper, Tarifnya Mungkin di Atas Rp 900 Ribu

Hal ini terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung bahwa permohonan tersebut tidak pernah diajukan oleh PT KAI.

Akibatnya, Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN tidak dapat memproses persetujuan status PT Mega Urip Pesona sebagai pemenang.

Bahkan, dalam rentang waktu yang seharusnya digunakan untuk memproses persetujuan tersebut, PT KAI dan para direksinya justru melakukan negosiasi ulang terkait tata cara pembayaran.

Tim kuasa hukum juga menyebut PT KAI dan para direksinya selalu mencari alasan untuk menghindarkan diri dari kewajiban hukumnya.

Baca: Car Free Day Harus Bebas dari Agenda Politik, Polri Bakal Perketat Pengamanan CFD Seluruh Daerah

Termasuk, dengan alasan bahwa lahan tersebut akan menjadi bagian dari program Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Nicholas Dammen menyebut PT Mega Urip Pesona mengalami kerugian material hingga Rp 433 miliar dan kerugian immaterial Rp 600 miliar.

Kerugian tersebut timbul karena perusahaan telah mengeluarkan dana besar dalam melakukan pekerjaan pendahuluan.

Antara lain plan review dan riset, dan termasuk pula penggunaan jasa Pusat Studi Urban Desain, Penilai Publik, Akuntan dan Konsultan Hukum.

Baca: Bareskrim Polri Terima Laporan Menteri Rini Soal Rekaman Pembicaraan dengan Dirut PLN

Kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung hingga banding di Pengadilan Tinggi Bandung saat Penggugat kalah.

Namun, tim kuasa hukum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Ini karena mereka meyakini terjadinya kesalahan penerapan dan pelanggaran hukum yang berlaku.

"Hal ini juga berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan yang dimiliki PT Mega Urip Pesona sebagai bagian dari entitas pengusaha nasional," kata Nicholas Dammen menegaskan. (*)