Gaji Pengarah BPIP Jadi Sorotan, Wakil Ketua DPR Minta Presiden Beri Klarifikasi

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pejabat Istana mengklarifikasi besaran gaji pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hal itu ia sampaikan menanggapi besaran gaji pejabat BPIP yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.

"Jadi tentu yang memberikan keputusan itu yang mengklarifikasi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018) seperti dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com. 

Ia meminta, Istana tak lepas tanggung jawab dan membiarkan masing-masing tokoh yang menjadi pimpinan BPIP mengklarifikasi besaran gaji yang ditetapkan tersebut.

Baca: Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat Kebijakan Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta

Apalagi, kata Agus, isu ini sudah ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial.

Jika tidak diklarifikasi, ia khawatir hal ini akan menyerang citra BPIP sebagai lembaga yang menjadi suar nilai-nilai Pancasila.

"Jadi tidak bisa diklarifikasi dari pribadi ke pribadi, tentu yang paling jelas yang menetapkan itu adalah institusi (yang menetapkan besaran gaji)," lanjut politisi Demokrat itu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menandatangani peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dengan Perpres yang diteken Jokowi pada 23 Mei lalu ini, maka pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP akan mendapatkan hak keuangan beserta fasilitas.

Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari situs setneg.go.id, Senin (28/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000.

Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Baca: Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat Kebijakan Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta

Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.

Penjelasan Menkeu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan tersebut tidak seluruhnya merupakan gaji.

Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional.

"Hak keuangan ini dari segi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta."

"Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta."

"Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Sisanya dukungan terhadap kegiatan."

"Seperti biaya untuk transportasi, pertemuan komunikasi," tambah dia.

Namun, transportasi yang dimaksud tidak termasuk transportasi ke luar kota atau ke luar negeri.

"Kan ada transport untuk kegiatan mereka tiap hari ke kantor."

"Namun, kalau mereka pergi ke luar kota itu ada sendiri," ujarnya.

Baca: Heboh Gaji BPIP, Hidayat Nur Wahid: Niatan BPIP akan Terbantu Tidak dengan Kepres Kontroversial

Selain itu, masih ada juga asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang masing-masing besarannya Rp 5 juta.

Menurut Sri Mulyani, skema hak keuangan seperti ini sama saja dengan pimpinan kementerian dan lembaga lain.

Saat ditanya kenapa komponen hak keuangan itu tidak dirinci dalam Peraturan Presiden, Sri Mulyani mengaku akan melihatnya lagi.

"Perpres biasanya hak keuangan saja. Nanti di dalamnya ada... saya mungkin akan lihat rinciannya," kata dia.(Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan DPR Minta Istana Klarifikasi Gaji BPIP"