Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Gempa dan Tsunami di Donggala dan Palu

Jubir Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Minta Gempa dan Tsunami di Palu dan Sekitarnya Tak Dipolitisasi

Sebab saat ini korban tengah membutuhkan bantuan sehingga semua pihak sebaiknya fokus menggalang bantuan.

Editor: Hanang Yuwono
sanovra/tribuntimur.com
Perumahan Petobo Kota Palu, Sulteng, porak-poranda setelah diguncang gempa 7,7 SR pada Jumat (28/9/2018). 

TRIBUNSOLO.COM, PALU -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago, meminta bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan wilayah sekitarnya tak dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu di masa kampanye.

Sebab saat ini korban tengah membutuhkan bantuan sehingga semua pihak sebaiknya fokus menggalang bantuan.

"Ini kami tegaskan, jangan pernah jadikan ini jadi alat politik."

"Kita harus punya empati, moral bersama bahwa tangisan mereka adalah tangisan kita bersama," kata Irma di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Bertugas Mengawal Kaesang Pangarep, Paspampres Ini Mengaku Pernah Ditegur saat di Mall

Ia mengatakan, saat ini pemerintah juga disibukkan dengan penanganan pasca-bencana seperti mendistribusikan bantuan, mencari korban yang selamat, mengobati korban yang luka-luka, hingga membangun kembali Palu seperti sedia kala.

Presiden Joko Widodo sejak awal sudah mengingatkan agar tak ada pihak yang mempolitisasi momen bencana ini.

"Presiden bersama jajaran bekerja cepat untuk segera membantu Donggala, Palu, begitu juga dengan Lombok kemarin. Bekerja cepat memberikan apapun yang dibutuhkan Donggala, Palu, NTB agar infrastruktur kemudian sarana dan prasarana dapat segera dipulihkan secepatnya," lanjut dia, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

 Selain itu, dalam rangka membangun kembali Palu dan sekitarnya, Indonesia juga menerima bantuan pihak asing.

Wujudkan Pemilu 2019 Damai, Bawaslu Solo Akan Bangun Posko Pengaduan di Tiap Kelurahan

Karena itu, ia juga meminta bantuan dari pihak asing itu tidak dicurigai kemudian dipolitisasi oleh pihak tertentu. 

"Jadi jangan sampai itu dicurigai dalam artian tahun politik, jadi enggak baik, enggak transparan, itu tidak baik sama sekali," ujar dia.

"Maka kemudian harus resmi dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Menteri Luar Negeri sebagai bagian yang punya tangung jawab dalam hubungan bilateral antarnegara," lanjut dia. (Rakhmat Nur Hakim/Sandro Gatra)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kubu Jokowi-Ma'ruf Minta Bencana Tak Dipolitisasi"

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved