Yusril Ihza Pengacara Jokowi-Ma'ruf, Pernah Sebut Pilih Kotak Kosong hingga Sindir Pemimpin Amatiran
TribunSolo.com merangkum 4 pernyataan kontroversial Yusril Ihza Mahendra terkait kritikan kerasnya terhadap Jokowi dan pemerintahan saat ini.
Penulis: Hanang Yuwono | Editor: Hanang Yuwono
lihat foto
Yusril juga membahas Presiden Joko Widodo yang dalam pidato di Bogor tanggal 7 April 2018 lalu menyindir slogan tersebut.
“Kalau beliau mengatakan masak dengan kaos bisa ganti presiden maka yang di sebelah juga menyindir masak dengan baju kotak-kotak bisa jadi presiden. Kita hormati saja lah setiap aspirasi,” tegasnya.
Namun, Yusril tidak bisa memastikan apakah gerakan sosial macam itu mampu menurunkan elektabilitas Jokowi yang sejauh ini dalam berbagai survei masih berada di atas Prabowo.
“Kalau ada kekhawatiran soal itu, tergantung suasana hati beliau. Tergantung juga mau dibawa ke mana bola dan opini ini digiring,” pungkasnya sambil tersenyum.
2. Pernah Singgung soal Pemimpin Amatiran
Pada detik-detik jelang pengumuman pencopotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Archandra Tahar, Senin (15/8/2016), mantan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra sempat menulis kultweet melalui akun @Yusrilihza_Mhd.
Kultweet yang terdiri delapan tweet atau kicauan tersebut berisi kritikan terhadap pemerintahan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dengan Jusuf Kalla yang terkesan dikelola secara amatiran.
Imbasnya, masalah dwi-kewarganegaraan pembantu presiden tersebut pun luput dari perhatian.
Berikut salah satu kultweet mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia tersebut terkait lengsernya Archandra.
Seperti diketahui, Arcandra ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri ESDM untuk menggantikan Sudirman Said pada 27 Juli 2016.
Saat itu, Arcandra mengaku kaget sebab, selama ini, dia hanya berperan sebagai teman diskusi Joko Widodo.
Namun, sekitar 18 hari kemudian, nama Arcandra ramai diperbincangkan publik karena diketahui memiliki paspor Amerika Serikat.
Dengan demikian, polemik pun muncul sebab Indonesia tidak menganut sistem dwi-kewarganegaraan.
Polemik ini pun berujung pencopotan Arcandra sebagai menteri. Arcandra lalu tercatat menjadi pejabat pemerintahan dengan posisi menteri, yang paling singkat menjabat.
