Mahfud MD: Belum Ada Rezim yang Tegakkan Hukum, yang di Luar Rezim Banyak Melanggar Hukum

TRIBUNSOLO.COM - Pakar Hukum dan Tata Negara, Mahfud MD angkat bicara soal penegakan hukum.

Menurut Mahfud, akan muncul masalah jika hukum tidak ditegakkan.

Masalah tersebut memiliki efek domino atau dampak berkepanjangan bagi sebuah negara.

Bahkan yang paling parah dapat menyebakan perpecahan dalam suatu negara yang berdaulat.

• Tertawa Tanggapi Meme Hoaks Dirinya Dukung Prabowo-Sandi, Mahfud MD: Itu Tahun 2014 Bro

Lebih jelasnya menurut Mahfud, negara mengalami disorientasi tujuan jika tidak menegakkan hukum.

Disorientasi tersebut akan melahrikan distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap hukum.

Distrust jika dibiarkan meluas akan melahirkan disobedience atau pembangkangan publik terhadap hukum.

Setelah pembangkangan, muncullah disintegrasi atau perpecahan.

Penjelasan mengenai hukum ini diungkapkan oleh Mahfud melalui kicauan Twitternya, Rabu (14/11/2018).

Dalam kicauan tersebut, Mahfud mendapat balasan dari netizen dan disinggung perihal penegakan hukum yang dilakukan oleh rezim atau pemerintah saat ini.

"Tegakkan hukum & keadilan. Jk hukum & keadilan tdk ditegakan berarti terjadi Disorientasi dari tujuan negara.

Jk disorientasi trs terjadi muncullah distrust (ketidakpercayaan).

Jk distrust meluas terjadilah Disobedience (pembangkangan rakyat), akhirnya Disintegrasi (negara pecah)," kicau Mahfud MD.

• Dianggap Cuma Kritis pada Oposisi, Mahfud MD: Saya Justru Paling Keras Mengkritik Koalisi Pemerintah

"Menurut bapak rezim ini sudah adil belum?," tanggap @kridamembran.

Netizen tersebut kembali menanyakan pertanyaannya ketika Mahfud tak kunjung membalas kicauannya.

"Pak pertanyaan saya blm dijawab, apakah rezim ini sudah menegakan keadilan hukum?," kata @kridamembran.

• Jubir Prabowo-Sandi: Tidak Ada Masalah antara Partai Demokrat dengan Gerindra

Menanggapi hal tersebut, Mahfud mengatakan jika belum ada rezim yang bisa menegakkan hukum dengan baik.

Selain itu, menurut Mahfud, pihak-pihak yang berada di luar rezim juga banyak yang melanggar hukum.

Seperti terlibat korupsi, dan melakukan kekerasan politik.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut jika kicauannya adalah visi yang ditujukan kepada semua pihak.

"Sjk dulu blm ada rezim yg bs menegakkan hukum dgn baik.

Yg di luar rezim dan musuh2 rezim jg bnyk yg melanggar hukum, terlibat korupsi, menguatkan korupsi, dan melakukan kekerasan politik.

Makanya yg sy sampaikan itu tdk spesifik ditujukan kpd siapa, tp kpd kita semua. Itu visi," jawab Mahfud MD.

Kritisi pemerintah dan oposisi

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menepis tudingan bahwa dirinya hanya kritis kepada partai oposisi pemerintah.

Mahfud justru mengatakan bahwa dirinya lebih kritis kepada partai-partai koalisi pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD saat hadir dalam acara E-Talkshow Tv One yang dipandu oleh Wahyu Muryadi, Jumat (9/11/2018).

Awalnya Wahyu Muryadi menunjukkan kicauan Twitter dari seorang netizen bernama akun @RidwanSyarief.

Akun tersebut mempertanyakan sikap Mahfud MD yang dianggap hanya berani mengkritisi oposisi.

Sedangkan saat pemerintah melakukan kesalahan, @RidwanSyarief menilai jika Mahfud hanya diam-diam saja.

Menanggapi hal tersebut, menurut Mahfud, @RidwanSyarief tidak mengikuti rekam jejak Mahfud dalam mengkritisi selama ini.

Pasalnya, Mahfud mengaku lebih keras ketika mengkritik pemerintah.

"Ini orang tidak mengikuti track record saya." kata Mahfud.

"Anda tahu, saya justru paling keras mengkritik partai-partai koalisi pemerintah, iya kan," papar Mahfud menegaskan.

"Tangkap koruptor itu dari partai ini, semua dari pemerintah," imbuhnya.

Simak video pemaparan Mahfud terkait sikap kritisnya terhadap koalisi pemerintah dalam video di bawah ini, dimulai dari menit ke-20

Kedekatan Mahfud MD dengan KPK

Terkait kasus pemberantasan korupsi, Mahfud juga memiliki hubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa hari yang lalu, Mahfud MD juga mengunjungi Gedung KPK, tepatnya pada Rabu (7/11/2018).

Dalam kunjungan tersebut, Mahfud mengaku mendiskusikan banyak hal seputar isu korupsi.

"Kita bicara masalah kasus yang sedang muncul di masyarakat, ya kita tanyakan, kita klarifikasi. Itu saja," kata Mahfud.

Ia menegaskan tidak ada kasus korupsi yang spesifik dibahas bersama pimpinan KPK.

"Enggak ada. Pokoknya semuanya kasus yang muncul di masyarakat deh. Kita tanya, terus dijelaskan. Kita diskusikan, ke mana arahnya, bagaimana clear-kan itu semua, agar pemberantasan korupsi berjalan cepat," papar dia.

Mahfud juga mengakui dirinya dan Pimpinan KPK mendiskusikan masalah internal di lembaga antirasuah itu.

Meski demikian, Mahfud enggan menjelaskan lebih rinci terkait hal tersebut.

"Ya sedikit-sedikit lah (dibahas). Tetapi kan kita juga tidak boleh ikut campur ke ke dalam. Kita mendengar masalah ini, masalah itu, sedikit-sedikit. Kita tanya bagaimana sih sebenarnya masalahnya. Gitu aja. Dan kita menjadi tahu," ungkap Mahfud.

Selain pembicaraan tersebut, Mahfud juga menyarankan kepada KPK untuk menggiatkan pendidikan antikorupsi di tingkat perguruan tinggi.

Menurut Mahfud, KPK harus proaktif membangun integritas dan sikap antikorupsi kepada generasi penerus bangsa.

"Karena kader-kader bangsa kan ada di perguruan tinggi ya. Jadi bagaimana cara mendidik mereka tanpa harus masuk ke kurikulum. Kalau kurikukum kan artinya hanya (menyasar) fakultas tertentu," kata dia.

"Tapi kalau pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi yang bukan kurikukum kan sedang dicari modusnya (strateginya)," lanjut Mahfud.

Mahfud meminta KPK untuk terus berjuang memberantas korupsi di Indonesia.

Sebab, kata dia, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik saat ini dalam pemberantasan korupsi.

"Nah ini harus kita jaga sebagai kekayaan kita di dalam mozaik penegakan hukum di Indonesia. Pokoknya saya katakan, KPK harus bersemangat karena kepercayaan masyarakat sekarang ini sudah ke KPK. Jadi jangan takut pada siapapun. Jalan terus," kata dia. (*)