Selain Istilah 'Nomor Piro Wani Piro', Mahfud MD Beberkan Istilah 'Polsek' dalam Praktik KKN

TRIBUNSOLO.COM - Selain istilah NPWP (Nomor Piro Wani Piro) Mahfud MD kini juga menyebut adanya istilah baru dalam praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Istilah baru tersebut adalah 'Polsek'.

NPWP atau Nomor Piro Wani Piro adalah singkatan yang diambil dari Bahasa Jawa.

Artinya, memilih nomor berapa dan mendapat uang atau upah berapa.

• Mahfud MD Beberkan Perbedaan Praktik Korupsi di Era Orde Baru VS Reformasi

Sedangkan 'Polsek', kepanjangannya adalah 'Polke Seketan'.

Istilah 'Polke Seketan' ini juga berasal dari Bahasa Jawa.

Artinya adalah genapkan jumlahnya sampai lima puluh.

Istilah tersebut disampaikan oleh Mahfud MD ketika mendapat tanggapan dari netizen bernama @IKadarrusman di Twitter, Sabtu (24/11/2018).

Netizen tersebut menanggapi tweet Mahfud MD yang membahas tentang praktik KKN di masa Orde Baru dan masa Reformasi.

Disampaikan oleh Mahfud bahwa saat Orde Baru, praktik KKN terpusat di jajaran eksekutif, namun saat Reformasi, praktik KKN ini menjadi semakin buas.

"Mslh-nya bgn: Orba bnyk KKN tp tersentralisasi di eksekutif shg disebut rezim KKN (istilah resmi di Tap MPR).

Di era reformasi korupsi trs merajalela tp dilakukan oleh semuanya scr liar & buas.

Jk ada yg mau memberantas korupsi dikeroyok.

Kekuasaan ter-sebar2, berat jd pemimpin," kicau Mahfud.

• Mahfud MD: Narasi Orde Baru Tidak Akan Laku Sebagai Pilihan tapi Laku Sebagai Cerita

"Masalahnya kompleks Prof krn tdk sedikit warga yg dlm memilih saja pertanyaannya mau kasih piro ? Hrsnya tdk demikian," tanggapan dari @IKadarrusman.

"Ho'oh. Dulu ada istilah NPWP: Nomer Piro Wani Piro (nomer berapa, berani baya barapa).

Sekarang ada istilah Polsek (Polke Seketan, penuhi amplop dgn limapuluh rebuan)," balas Mahfud.

• Mahfud MD Kisahkan Kehidupannya saat Kecil dan Perkataan Guru SD-nya yang Kini Menjadi Kenyataan

Terkait praktik KKN di era Orde Baru ini, Mahfud juga memberikan beberapa kicauan.

Mahfud mangatakan bahwa ada sebagian orang yang mengatakan Orde Baru lebih baik.

Namun ada juga yang menganggap Reformasi lebih baik.

Menurutnya, era Orde Baru banyak korupsi tetapi tidak ada demokrasi subsantif.

Sementara di zaman sekarang banyak korupsi tetapi ada demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Sehingga, korupsi saat ini dilakukan melalui demokrasi dan kebebasan.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa nomokrasi atau hukum menjadi tumpul.

"Ada yg bilang Orba lbh baik. Ada yg bilang era reformasi lbh baik.

Bgn: Era Orba bnyk korupsi tp tdk ada demokrasi substantif, zaman skrng bnyk korupsi tp ada demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Korupsi skrng dilakukan melalui demokrasi dan kebebasan.

Nomokrasi (hukum) jd tumpul," ungkap Mahfud MD, Sabtu.

(*)