Abu Bakar Baasyir Batal Dibebaskan

Keluarga di Ngruki Tetap Berjuang untuk Kebebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir

Pihak keluarga memastikan pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dari Lapas Kelas III Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini, Rabu (23/1).

AGUS SUSANTO
Abu Bakar Baasyir 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pihak keluarga memastikan pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dari Lapas Kelas III Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini, Rabu (23/1/2019) batal dilakukan.

Dikonfirmasi khusus TribunSolo.com, Juru Bicara (Jubir) keluarga yang juga putra dari Abu Bakar Ba'asyir, Ustaz Abdul Rachim Ba'asyir atau Iim, membenarkan informasi terbaru tersebut.

"Belum," katanya kepada TribunSolo.com.

"Hari ini Ustaz ABB (Abu Bakar Ba'asyir) belum bisa dibebaskan, tapi kami akan berjuang terus," katanya menegaskan.

Batal Bebas, Abu Bakar Baasyir: Kok Jadi Begini?

Sebelumnya, beredar kabar Ustaz Abu Bakar Ba'asyir akan dibebaskan hari ini Rabu (23/1/2019), sehingga dipulangkan ke Ponpes Al-Mukmin Ngruki Dukuh Ngruki RT 04 RW 17, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Batal Dibebaskan

Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. 

Sebab, Ba'asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 

"Iya (tidak dibebaskan) karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan, harus dilaksanakan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Syarat formil bagi narapidana perkara terorisme, yakni pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. 

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. 

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Pemerintah Batal Bebaskan Abu Bakar Baasyir, Yusril : Tugas dari Presiden Sudah Saya Laksanakan

Moeldoko melanjutkan, Presiden Joko Widodo sebenarnya menyambut baik permohonan Ba'asyir bebas. Sebab, kondisi kesehatan Ba'asyir yang kini sudah berusia 81 tahun terus menurun sehingga membutuhkan perawatan yang khusus. 

"Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun ya Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan," ujar Moeldoko. 

Meski demikian, Moeldoko memastikan bahwa akses Ba'asyir terhadap fasilitas kesehatan tidak akan berubah. 

"Akses Ba'asyir ke fasilitas kesehatan enggak berubah. Itu standard. Bahkan akan kita lebihkan ya apabila membutuhkan. Itu untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, enggak bisa dikurangi," ujar Moeldoko. (*) 

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved