Rocky Gerung: Ada Penegakan Hukum Tapi Indeks Demokrasi Turun, Artinya Penegakan Hukum Itu Otoriter

TRIBUNSOLO.COM - Pengamat politik dan filsafat Rocky Gerung mengomentari pernyataan Politisi Partai Golongan Karya Nusron Wahid.

Sebelumnya, Nusron mengklaim hukum di Indonesia sesuai koridornya.

"Praktik hukum kita tajam ke mana-mana, menabrak ke mana-mana," ujar Nusron.

Rocky Gerung membantah pernyataan Nusron terkait hukum Indonesia yang tajam kemana-mana.

Ia menilai masalah yang dihadapi bangsa ini adalah bagaimana membuktikan bahwa jaminan terhadap keadilan bisa diterima oleh semua orang.

• Polda Metro Jaya akan Panggil Pengunggah Video Rocky Gerung

Hal itu diungkapkan Rocky dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne dengan topik "Potret Hukum Indonesia 2019: Benarkah Tajam Sebelah?", Selasa (12/2/2019).

Menurut Rocky Gerung, untuk membuktikan hal itu, sebaiknya dilihat dari 'kacamata' luar negeri.

"Diaudit secara eksternal, sama seperti akuntansi. Audit eksternal itu jauh lebih bermutu daripada audit internal," kata Rocky Gerung.

"Kalau kita pakai audit eksternal misalnya kita pakai teropong dari lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai indeks hak asasi manusia tidak akan turun jika ada penegakan hukum.

"Indeks hak asasi manusia itu turun. Bukankah dipromosikan ada penegakan hukum? Kalau ada penegakan hukum seharusnya indeksnya tidak turun," ujarnya.

Menurutnya, paradoks itu menunjukkan bahwa penegakan hukum otoriter.

Di sisi lain, jika penegakan hukum dan indeks demokrasi mengalami kenaikan, maka penegakan hukum baru bisa disebut demokratis.

"Jadi kalau ada paradoks itu. Ada penegakan hukum tetapi indeks demokrasi kita turun artinya penegakan hukum itu otoriter."

"Kalau ada penegakan hukum dan indeks demokrasi kita naik artinya hukum itu hukum yang demokratis," ujar Rocky.

• Kepolisian Menganalisis Klarifikasi Rocky Gerung soal Kitab Suci Fiksi

Rocky Gerung seakan ingin menjelaskan bahwa dari kacamata luar negeri, Indonesia memiliki masalah dalam penegakan hukum.

Teguran itu dipastikan objektif dan tidak ada hubungannya dengan perpolitikan di Indonesia.

Ia menyebut hal itu semata-mata untuk memperlihatkan wajah hukum di Indonesia.

Rocky Gerung pun menambahkan, jika penegakan hukum lebih berat sebelah kepada pemerintah akan menyebabkan ketidakpastian dalam hal investasi.

Sementara itu, jika penegakan hukum berat kepada kasus-kasus yang dianggap remeh, bisa diartikan bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia.

"Kalau Indonesia wajah hukumnya berat pada perintah penguasa maka investasi punya ketidakpastian. Kalau hukum Indonesia itu berat pada penghukuman soal-soal yang remeh temeh itu artinya ada pelanggaran HAM," ujarnya.

Selain membuktikan jaminan keadilan, menurut Rocky Gerung, problem Indonesia saat ini adalah legalitas dan legitimasi hukum.

Menurutnya, jaksa agung memiliki potensi paling besar untuk berbuat kejahatan.

"Secara umum orang melihat bahwa di Istana terjadi black market of justice, entah itu untuk urusan apa."

"Posisi jaksa agung adalah potensi untuk berbuat kejahatan karena dia menempel pada kekuasaan. Dari awal sebenarnya soal hukum ini legalitasnya ada tapi legitimasinya merosot, itu problem kita hari ini," katanya.

• Mahfud MD Minta Ribut Kasus Rocky Gerung soal Kitab Suci Fiksi Diakhiri: Sudah Overdosis

Ia lantas mencontohkan sebuah kasus yang menurutnya tak masuk akal.

Misalnya, kasus ujaran kebencian yang dilontarkan musisi Ahmad Dhani baru-baru ini.

"Soal Ahmad Dhani misalnya, orang ngomong cuma 'idiot lu'. Sama seperti orang bilang 'lu cebong', 'kampret'. Hal yang dikeluarkan secara ekspresif pada keadaan tertentu bukan dengan intensi itu kena hukuman kan. Gimana akalnya menghukum orang yang karena semacam reaksi membela diri dia keluarin itu," jelas Rocky Gerung. 

Simak video selengkapnya:

(TribunSolo.com/Rohmana Kurniandari)