Soal Lahan, Prabowo Instruksikan BPN Prabowo-Sandi Agar Tidak Terprovokasi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta meminta kepada kader di daerah, termasuk Kota Solo tidak terprovokasi 'serangan' lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo menginstruksikan kepada kita di daerah tidak boleh terprovokasi, harus tenang, dan tetap santun menyikapi itu," ungkap Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Solo, NR Kurnia Sari kepada TribunSolo.com, Jumat (22/2/2019).

Namun BPN Prabowo-Sandi Solo menurut Kurnia, menyayangkan serangan soal lahan HGU di Kalimantan dan Aceh yang dimunculkan Jokowi saat debat kedua Pilpres 2019.

• BPN Klaim Elektabilitas Prabowo di Jawa Tengah Lampaui Jokowi

"Tidak etis menyerang pribadi ya, kita sebagai pendukungnya menyayangkan itu," terang dia.

"Meskipun jika dibalas dengan menyerang pribadi juga bisa, tapi kita santun tidak pakai cara tidak etis," katanya menegaskan.

Lebih lanjut dia menekankan, masalah lahan sebenarnya sudah dijawab dengan jelas dan tegas oleh Prabowo.

"Loh itu bukan pemberian gratis dari pemerintah seperti bagi-bagi sertifikat," jelas dia.

"Tapi itu beli dari negara dengan status HGU yang awalnya mau dibeli oleh perusahaan asing," ungkapnya mekankan.

• Seusai Cerita Gagal Temui Prabowo, Cak Nun Buat 11 Pertanyaan untuk Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal lahan HGU yang dimiliki Prabowo.

Jusuf Kalla, mengungkapkan dirinya ikut menyetujui penjualan Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang dikuasai capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di Kalimantan Timur (Kaltim).

Peristiwa itu, kata Kalla, terjadi pada tahun 2004 saat ia baru saja dilantik menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden keenam Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lahan tersebut kini digunakan Prabowo untuk memproduksi kertas melalui PT Kiani Kertas.

Kalla menjelaskan, lahan seluas 220.000 hektar itu dulunya merupakan aset kredit macet yang dikelola Padan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kemudian dikelola oleh Bank Mandiri.

Selain Prabowo, ada pula pengusaha Singapura yang hendak membeli HGU lahan tersebut.