Arief Poyuono Serukan Tolak Bayar Pajak, TKN: Anggota DPR Gerindra Jangan Dikasih Gaji dan THR

TRIBUNSOLO.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengajak pendukung Prabowo-Sandiaga untuk menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Hal itu dilontarkan oleh Arief Poyuono sebagai ungkapan rasa kecewa terhadap Komis Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Arief, pemerintah terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak sah.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief. (15/5/2019) sebagaimana dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

• Tanggapi Arief Poyuono, Ferdinand Hutahaean: Tunggu Sikap Demokrat Usai Pilpres

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amien, Arya Sinulingga, meminta DPR tidak memberi gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anggota DPR dari Fraksi Gerindra.

Karena gaji dan THR berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat Indonesia.

Arya menambahkan, Arief Poyuono dan anggota DPR dari fraksi Gerindra juga sebaiknya tidak menggunakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah dari uang pajak.

"Kalau begitu kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Fraksi Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak," kata Arya Sinulingga, dikutip TribunSolo.com dari youtube CNN Indonesia, Kamis (16/5/2019).

"Ketua sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji, dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji."

"Tolong ya ingatkan sekretariat DPR RI dan MPR RI jangan membayar gaji anggota Fraksi Gerindra dan seluruh staf pendukungnya."

"Bukan saya enggak kasihan, tapi Gerindra meminta supaya tidak membayar pajak, konsekuensi dong," imbuhnya.

• Arief Poyuono Persilakan Demokrat Keluar Koalisi, Sandiaga: Bulan Ramadan Beri Pernyataan yang Sejuk

Simak videonya di bawah ini.

Sandiaga tak sepakat dengan Arief Poyuono

Hal senada juga diungkapkan oleh calon wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno tidak sepakat dengan pernyataan Arief Poyuono yang mengajak para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak sebagai kekecewaan terhadap KPU.

Sandiaga menyebut saat ini Indonesia masih menjadi negara yang sulit dari segi ekonomi.

Untuk itu, membayar pajak bagi setiap warga negara merupakan kewajiban untuk membangun negara.

"Saya ingin mengingatkan kita bahwa negara kita lagi sulit, ekonomi neraca perdagangan kita jeblok. Kita juga lihat pelambatan ekonomi. Kita justru perlu meningkatkan rasio pajak kita dengan menambah basis pembayar pajak," kata Sandiaga seusai menghadiri acara ngabuburit di salah satu kampus di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019).

Sandiaga menambahkan, setiap warga harus mampu meningkatkan revenue mereka dari pajak dengan sistem IT yang lebih baik.

Untuk itu, ia pun mengusulkan bahwa nantinya akan ada penerimaan negara yang dipisah dari Kementerian Keuangan.

"Dan, itu butuh pendekatan yang dihadirkan oleh pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas," imbuhnya.

Lebih lanjut Sandiaga berharap bahwa siapapun yang terpilih di Pemilu Tahun 2019 ini mampu menghadirkan pemerintahan yang kuat dan rasio pajak yang lebih besar pula.

"Pajak itu sangat diperlukan untuk membangun negara, jadi pernyataan kami cukup jelas," tandasnya.

• Hairul Anas Suaidi, Pencipta Robot Pemantau Situng KPU Ternyata Keponakannya Mahfud MD

Sri Mulyani beri tanggapan santai

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi santai dan merasa tak khawatir dengan ancaman dari Arif Puyouno.

Menurut Sri Mulyani, dirinya merasa banyak politisi lain yang tak setuju dengan seruan Arif Puyouno terkait menolak bayar pajak.

"Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, warga negara yang baik harus mentaati peraturan untuk memajukan bangsanya.

"Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," kata dia.

Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara dari pajak bisa digunakan untuk banyak hal.

"Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya ngga jalan," ucap bendahara negara itu. (*)