Peluang Gerindra, PAN, Demokrat Gabung Jokowi, Mahfud Sindir Pendukung Fanatik: Nanti Kecewa Sendiri

TRIBUNSOLO.COM - Mahfud MD kembali mengingatkan masyarakat agar 'tidak terlalu panas' membela politisi yang bersaing di Pemilu dan Pilpres 2019.

Mahfud MD menilai, para pendukung yang terlalu fanatik, pada akhirnya akan kecewa.

Karena para politisi yang didukung akan bersatu juga dengan kompetitor mereka di pemilu.

• Timbulkan Masalah, Mahfud MD Usulkan Diberlakukannya Lagi Pemilihan Sistem Proporsional Tertutup DPR

Buktinya adalah, cairnya situasi politik pasca-putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari yang lalu.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh gugatan dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.

Yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dengan menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presieden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Setelah MK membacakan putusannya, beberapa partai politik pendukung Prabowo-Sandi menampilkan gelagat untuk merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Beberapa di antara partai politik tersebut bahkan terang-terangan siap masuk ke barisan Jokowi-Ma'ruf.

Alasan mereka, tentu saja untuk merekatkan kembali situasi masyarakat yang terdikotomi karena pemilu.

Atas cairnya situasi politik terkini, Mahfud MD juga memberikan apresiasi kepada para elite politik.

"BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi) dinyatakan bubar," kata Mahfud MD membuka wawancaranya bersama Kompas TV, Minggu (30/6/2019).

"Kemudian koalisi (partai pendukung Prabowo-Sandi) juga bubar, partai dipersilahkan (mengambil langkah politik) sendiri-sendiri," imbuhnya.

• Prediksi Mahfud MD soal Hasil Sidang MK: Sudah Jelas Meski Kita Harus Menunggu Ketokkan Palu Dulu

Mahfud MD juga menyinggung soal kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra, PAN dan Demokrat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Mahfud MD optimis, ketiga partai tersebut akan bergabung ke barisan Jokowi-Ma'ruf.

"Dan hampir dapat dipastikan tiga partai, Gerinfara, PAN dan Demokrat itu akan bergabung."

"Tinggal PKS yang tidak, sekurang-kurangnya begitu," ungkapnya.

Mahfud MD mengatakan para politisi memang kerap bersitegang saat pemilu.

Namun setelah pemilu selesai digelar, para politisi akan berubah cair dan bersatu.

Oleh karena itu, jadi rugi sendiri jika para pendukung di akar rumput masih saja mempeributkan pilihan politik di pemilu yang telah berlalu.

Lebih lanjut, persatuan para politisi adalah keniscayaan mengingat cairnya budaya politik Indonesia yang telah lama bercokol di nusantara.

"Tidak mungkin Indonesia bermusuhan selamanya."

"Sehingga saya sejak dulu berharap rakyat di bawah tidak usah terlalu panas membela salah satunya."

"Membela ya membela tapi kalau sampai panas begitu nanti kecewa sendiri."

"Karena pada akhirnya toh yang dibela sama saja, bersatu."

"Karena budaya politik kita begitu," pungkasnya.

Simak pernyataan lengkap dari Mahfud MD di bawah ini.

Pendapat pengamat politik soal peta politik pasca-putusan MK

Senada dengan Mahfud MD, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, bahwa Gerindra, PAN dan Demokrat berpeluang bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Hendri, tak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi.

"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

• Hasil Putusan Sengketa Pilpres, Mahfud MD: Pengadilan Internasional Tidak Mengurusi Tetek-Bengek Itu

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.

Demikian pula medio 2014-2019 di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Pasti ada kader kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," kata Hendri.

Di sisi lain, Hendri menilai, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan tetap menjadi oposisi pemerintah.

Menurut dia, elektabilitas PKS cenderung meningkat jika menjadi oposisi ketimbang bergabung dalam pemerintahan.

Pada Pemilu 2009, PKS mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,88 persen.

Namun, perolehan suara PKS turun menjadi 8.480.204 atau 6,79 persen pada Pemilu 2014.

Saat itu PKS berada dalam barisan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKS mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah.

• Mahfud MD Kondangan ke Pernikahan Putri Khofifah, Potretnya Bersama Cak Imin Jadi Sorotan

Suara PKS meningkat tajam pada Pileg 2019, yakni dengan perolehan 11.493.663 suara atau 8,21 persen.

"Sejarahnya PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik. Kalau dia di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri.

"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS," kata dia.

(*)