'Ngobrol Mewah' Tribunnews Solo: Menatap Kedepan, Tawarkan Solusi Persoalan Zonasi PPDB Online 2019

"Saya melihat ada komunikasi yang tidak nyambung antara pusat dan daerah," papar Kangsure.

Hal itu dilihat dari masih adanya bentuk protes dari kepala daerah misalnya Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo beberapa waktu lalu soal sistem Zonasi PPDB ini.

Padahal pusat kalau ditanya soal sistem ini mengaku sudah menampung usulan dari daerah.

Beberapa waktu terakhir ini seperti sistem K13,  Zonasi, dan standar kelulusan bukan lagi Nilai UN.

Sekolah saat ini bukan hanya ingin anak untuk pintar secara akademis namun juga karakter.

Namun, yang terjadi di lapangan jauh berbeda seperti model pembelajaran tetap sama saja seperti sistem sebelumnya.

"Nilai UN juga dikatrol, ini bagaimana harus ada komunikasi agar ini bisa berjalan jangan maunya pusat seperti ini tapi implementasi di lapangan jadi beda," papar Kangsure.

Sementara itu, Pakar Pendidikan UNS, Dr Muhammad Rohmadi M Hum mengatakan, banyak hal yang memang harus dipahami dalam Zonasi PPDB 2019 ini.

Pertama harus ada kejelasan komunikasi, seperti diskusi yang digelar Tribunnews Solo ini bisa mendekatkan antara orang tua siswa DNA pengambil kebijakan.

"Forum diskusi ini perlu untuk mewadahi dan menyampaikan agar komunikasi dari bawah keatas bisa tersambung karena ada dari dinas, MKKS jadi bisa langsung di dengar dan disampaikan," jelas Rohmadi.

Infrastruktur juga harus diperhatikan, bila pemerintah ingin kualitas pendidikan disamakan harus juga bangun setiap sekolah fasilitas dan bangunannya sama.

Sekolah di pinggiran dan kota harus memiliki fasilitas yang sama, SDM yang sama jadi pemahaman Sekolah  favorit bisa dipangkas.

"Guru juga harus diperhatikan, lakukan rotasi guru agar SDM juga merata," tegas Rohmadi.

"Tes atau ujian kompetensi juga dilakukan rutin jangan hanya sekali agar  guru terus terpacu berikan pelayanan terbaik dan tidak terlena dengan sertifikasi," terang Rohmadi.

"Kepala sekolah juga harus visioner," tambah Rohmadi.