Kisah Dokter Romi, CPNS Difabel Kembalikan Status Kelulusannya yang Dibatalkan Sepihak Pemkab Solok

Dokter gigi Romi Syofpa Ismael untuk mengembalikan status kelulusan seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang menurutnya dicabut secara sepihak.

Tribunnews.com/ Rizal Bomantama
Dokter Romi Syofpa Ismae saat ditemui di Kantor HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) di Menteng Square Apartement, Senen, Jakpus, Kamis (1/8/2019) siang. 

TRIBUNSOLO.COM - Perjuangan tak kenal lelah ditunjukkan dokter gigi Romi Syofpa Ismael untuk mengembalikan status kelulusan seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang menurutnya dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dokter Romi juga diberi semangat oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk terus berjuang dan mengabdi.

Pada Kamis (1/8/2019) dokter Romi diterima langsung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menjanjikan solusi yang terbaik.

Saat ditemui wartawan Tribun Network di kantor Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Menteng Square Apartement, Senen, Jakarta Pusat, dokter Romi mengaku sempat mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada Maret 2019 lalu atau beberapa hari setelah status kelulusannya dicabut.

Dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, dokter Romi mengaku ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden setelah mengalami diskriminasi tersebut.

Pemerintah akan Buka 100 Ribu Lowongan CPNS dan 75 Ribu PPPK pada 2019

Berikut petikan wawancara Tribun Network dengan dokter Romi yang mengalami paraplegia atau lemah otot kaki usai melahirkan tahun 2016 lalu.

Apa benar Maret 2019 lalu Anda mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi?

Benar sekali, tapi mungkin karena kesibukan Beliau jadi surat saya belum dibaca, tapi saya tadi pagi sudah ditemui Pak Moeldoko dan responsnya bagus sekali. Kami menunggu solusi apa yang akan diberikan.

Isi suratnya seperti apa?

Dalam surat itu saya memohon agar hak kami sebagai perempuan penyandang disabilitas dilembalikan. Saya kirimkan surat ke Pak Jokowi karena tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa karena segala proses yang kami lakukan buntu sekaligus tak ada titik terang.

Surat itu saya kirimkan setelah pembatalan kelulusan. Pembatalannya tanggal 25 Maret 2019, sedangkan pengumuman kelulusan tanggal 18 Maret 2019, jadi hanya selang seminggu.

Jika nanti Presiden mengundang, apa yang ingin Anda sampaikan ke Beliau?

Saya ingin sampaikan segala keluh kesah ke beliau dan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua perempuan penyandang disabilitas.

Saya juga ingin luruskan hal yang sebenarnya karena banyak versi cerita yang beredar. Ada yang bilang saya mengundurkan diri, ada yang bilang tak layak kerja dan lain-lain.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved