KPI Pusat Akan Minta YouTube dan Netflix untuk Bangun Kantor di Indonesia, Ini Alasannya

Agung Suprio, mengatakan, pihaknya akan meminta YouTube hingga Netflix untuk memiliki kantor di Indonesia.

KPI Pusat Akan Minta YouTube dan Netflix untuk Bangun Kantor di Indonesia, Ini Alasannya
KOMPAS.com
Logo KPI Pusat, Netflix, YouTube 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio, mengatakan, pihaknya akan meminta YouTube hingga Netflix untuk memiliki kantor di Indonesia.

Hal ini disampaikannya dalam acara Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan KompasTV pada Sabtu (10/8/2019).

"Ada dua hal yang akan kami lakukan, yang pertama berkoordinasi dengan pemerintah agar Netflix, YouTube, berbadan hukum Indonesia atau mempunyai kantor di Indonesia," ujar Agung, Sabtu.

Agung sebagai tanggapan atas pertanyaan Dara Nasution, penggagas petisi berjudul "Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!" di situs web change.org dalam kesempatan yang sama.

Ponpes Assalaam Sukoharjo Sembelih 42 Sapi dan 10 Kambing di Empat Lokasi Penyembelihan

Saat itu Dara menyebut, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Indonesia tak mengatur lembaga penyiaran yang tak berbadan hukum Indonesia.

Oleh sebab itu, menurut Dara UU ini tak dapat digunakan sebagai acuan KPI untuk melakukan pengawasan terhadap YouTube, Netflix, dan media sejenisnya.

"Netflix, Facebook, dan lain-lain itu tidak berbadan hukum Indonesia, jadi tidak bisa (UU 32) dipakai untuk mengatur media sosial dan media baru," kata Dara.

"Jadi secara undang undang enggak cuma lihat bahwa medianya dan kayak dewan pers dan macam-macam."

"Tapi ini ada lokasi geografis yang enggak tercakup."

"Kecuali misalnya Netflix mau dibikin kantor di sini, itu kan lain cerita lagi ya," sambungnya.

Polres Klaten Targetkan Minggu Ini Dapat Klarifikasi dari Kades Ponggok

Halaman
12
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved