Fadli Zon Samakan Wacana Pemindahan Ibu Kota dengan Mobil Esemka: Heboh, Tapi Tidak Kejadian Apa-apa

TRIBUNSOLO.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon khawatir wacana pemindahan Ibu Kota Negara akan bernasib sama dengan mobil Esemka.

Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon saat hadir di Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/8/2019) malam.

Secara prinsip, politisi Partai Gerindra ini mengaku setuju dengan gagasan pemindahan Ibu Kota Negara.

Begitu pula dengan partai yang menaunginya, juga setuju dengan gagasan tersebut.

• Jika Ibu Kota Resmi Pindah, Uya Kuya akan Kembangkan Bisnisnya di Kalimantan

Namun ia mempertanyakan apakah ide dan gagasan pemindahan Ibu Kota ini realistis dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik atau tidak.

"Ini adalah sebuah diskusi yang mudah-mudahan bisa kita catat bersama apakah akan menjadi kenyataan atau tidak menjadi kenyataan," kata Fadli Zon membuka pembahasannya.

"Pada prinsipnya pemindahan Ibu Kota adalah hal yang biasa."

"Gerindra termasuk yang menyetujui prinsip pemindahan Ibu Kota."

"Karena memindahkan Ibu Kota adalah bagian dari upaya untuk melakukan dekonsentrasi pembangunan."

"Tapi pertanyaan dan prasyarat berikutnya, inilah yang sangat penting."

"Pertama adalah masalah urgensi, prioritas, kemampuan kita, infrastruktur, dari sisi finansial dan banyak aspek lain," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon menyebut, wacana pemindahan Ibu Kota ini miskin narasi.

Bahkan menurut Fadli, wacana tersebut masih mentah.

Fadli Zon juga menyebut, wacana pemindahan Ibu Kota ini belum pernah digelontorkan kepada publik secara akademik, misalnya lewat public hearing atau diskusi para pakar dan masyarakat.

"Masih miskin narasi yang menyertai ide pemindahan Ibu Kota ini. Argumen apa yang dibangun? Kenapa Ibu Kota perlu di pindah? Ada apa dengan Jakarta? Dan pemerintah punya proyeksi apa dengan pemindahan Ibu Kota?," kata Fadli Zon.

"Belum ada publik hearing dan diskusi mendalam tentang hal ini."

"Saya melihat apa yang disampaikan Presiden ini baru wacana bukan rencana."

"Dan wacananya masih mentah juga, meski disampaikan 16 Agustus kemarin."

• Nama Hashim Adik Prabowo Disebut-sebut oleh Gubernur Kaltim dalam Wacana Pembangunan Ibu Kota Baru

Lebih lanjut, Fadli Zon khawatir, wacana pemindahan Ibu Kota ini akan berakhir seperti mobil Esemka yang menurut Fadli tak terealisasi sampai hari ini.

"Yang saya khawatirkan seperti mobil Esemka saat itu, tidak pernah kejadian," tegas Fadli Zon.

"Lima tahun yang lalu, mobil Esemka ini yang digadang-gadang, tapi sampai hari ini kita tidak melihat mobil Esemka-nya."

"Kita khawatir bahwa ini disampaikan demikian heboh, tapi enggak akan kejadian apa-apa nantinya," terang Fadli Zon.

Simak video pernyataan lengkap Fadli Zon di video di bawah ini.

Tanggapan Jokowi soal pemindahan Ibu Kota Negara 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke lokasi yang baru.

Dalam tayangan di Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/8/2019), Jokowi menyebut Jakarta akan menjadi kota bisnis.

Sedangkan Ibu Kota baru nanti akan menjadi kota pusat pemerintahan.

• Nama Hashim Adik Prabowo Disebut-sebut oleh Gubernur Kaltim dalam Wacana Pembangunan Ibu Kota Baru

Lantas bagaimana dengan nasib gedung-gedung pemerintahan yang sudah ada di Jakarta?

Bagaimana juga nasib istana yang sudah dihuni sejak puluhan tahun yang lalu?

Menjawab hal itu, Jokowi tidak secara khusus menjawab soal nasib istana nantinya.

Jokowi memiliki skema dalam memanfaatkan gedung-gedung pemerintahan tersebut.

Gedung-gedung itu akan dimanfaatkan untuk membantu pendanaan pembangunan di Ibu Kota Negara yang baru.

Skema ini kerap disebut ruislag atau tukar guling, yakni penukaran atas sesuatu hal yang dianggap sepadan.

"Bisa saja ada ruislag, ada skema itu," kata Jokowi.

"Bisa saja gedung-gedung yang ada, gedung-gedung kementrian yang tempatnya strategis akan disewakan kepada swasta."

"Sehingga dari sewa itu bisa dipakai untuk membangun Gedung di Ibu Kota yang baru."

"Saya kira skema-skema seperti itu yang akan segera kita selesaikan," ujarnya.

Dana pembangunan Ibu Kota Negara

Presiden Joko Widodo juga angkat bicara soal dana pemindahan Ibu Kota Negara.

Dalam cuplikan video saat ditemui di Istana, Jokowi menyebut telah memiliki skema dalam pendanaan untuk memindahkan Ibu Kota Negara.

Jokowi menyadari akan muncul banyak pro dan kontra terkait keputusan pemindahan Ibu Kota Negara.

• Jokowi Diberi Hadiah Pangeran Abu Dhabi, Bangunkan Masjid di Solo

Meski demikian, Jokowi merasa pemindahan Ibu Kota Negara tetap perlu dilakukan.

"Masalah pindahnya Ibu Kota itu biasa ada pro kontra," kata Jokowi sambil tersenyum ringan.

"Ada masukan-masukan yang baik."

"Harus kita dengarkan sebagai evaluasi dan koreksi sebelum kita memulai pekerjaan besar ini," ujarnya.

Jokowi kembali menyebut, soal pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah direncanakan pendahulunya, yakni Presiden Pertama RI, Soekarno.

"Harus kita ketahui, ide gagasan memindahkan Ibu Kota ini bukan sekarang lho. Sudah sejak zaman Bung Karno."

"Dulu Bung Karno ingin di Kalimantan Tengah," tegas Jokowi.

Ia menambahkan, Jakarta nantinya akan menjadi kota bisnis.

"Jakarta sebagai kota bisnis dan yang lain sebagai Ibu Kota pemerintahan."

"Sekarang ini dengan perubahan-perubahan waktu, kita melihat bahwa memang perlu memisahkan kota bisnis, ekonomi, jasa dengan kota pemerintahan," imbuhnya.

• Jokowi Akhirnya Bicara soal Dana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan: Seperempat Berasal dari APBN

Jokowi menyebut, sekitar seperempat anggaran pemindahan Ibu Kota Negara akan dibebankan kepada APBN.

Sedangkan sisanya akan dilimpahkan kepada pihak-pihak swasta dan badan usaha sebagaimana skema yang akan dibangun oleh Jokowi.

"Itu nanti seperempatnya berasal dari APBN, tetapi sisanya bisa dari kerjasama swasta, kerja sama badan usaha atau dari masyarakat."

"Saya kira pola-pola ini yang akan mempercepat pembangunan Ibu Kota baru," kata Jokowi.

Simak video selengkapnya pernyataan Jokowi di bawah ini.

Skema Tukar Guling

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengungkapkan empat skema tukar guling aset di Jakarta untuk tambahan biaya membangun ibu kota baru di Kalimantan.

Beberapa aset tersebut meliputi gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta, seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD.

"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta. Maka, kami akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro selepas rapat terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

• Nama Hashim Adik Prabowo Disebut-sebut oleh Gubernur Kaltim dalam Wacana Pembangunan Ibu Kota Baru

Adapun skema tukar guling yang ditawarkan, pertama, dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.

Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture).

Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang.

Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru.

Hasil dari tukar guling ini diharapkan bisa menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari APBN.

"Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Karena dari rancangan awal kita, tadinya dari APBN diperkirakan dibutuhkan Rp 93 triliun. Artinya, kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp 150 triliun, kita bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN," ujar Bambang.

Bambang juga mengungkapkan bahwa skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan partisipasi swasta/BUMN.

Adapun lokasi pemindahan ibu kota baru sudah mengerucut pada tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Presiden, kata Bambang, berjanji segera memilih dan mengumumkan lokasi pastinya.

"Sebentar lagi Presiden akan umumkan lokasi definitif. Tahun 2020 semua persiapan tadi, termasuk yang landasan hukum. Tahun 2021 full konstruksi, 2024 kita harapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung," ujar dia. (*)