Lukas Enembe Usul Libatkan Pihak Internasional untuk Selesaikan Konflik Papua, PKS Tak Sepakat

Gubernur Papua Lukas Enembe angkat bicara terkait kondisi daerahnya pascakerusuhan di Papua Barat selama dua hari.

Lukas Enembe Usul Libatkan Pihak Internasional untuk Selesaikan Konflik Papua, PKS Tak Sepakat
Hand Over Tribunnews.com
Gubernur Papua Lukas Enembe 

"Tentara dan polisi yang pakai seragam lengkap, mereka (tentara dan polisi) maki-maki. Satu orang tentara 'kasih tahu pemimpinmu' berarti kan dia kasih tahu saya. Itu harus ditangkap orang itu. Tentara pakai seragam itu. Iya, ada videonya jelas," tegas Lukas. 

Lebih jauh, Lukas meminta agar dikedepankan penegakan hukum. 

Mereka yang melakukan ujaran rasis harus ditangkap dan kemudian menyampaikan proses hukum yang telah dilakukan ke warga Papua

"Mereka pelaku ditangkap. Kasih tahu kami, sudah adili ini, sudah lakukan ini. Negara harus kasih tahu itu. Tidak boleh masalah Papua disepelekan, masalah besar ini," kata Lukas. 

2. Lukas Sebut Otonomi Khusus Tak Beri Solusi

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan harus ada perjanjian baru untuk solusi mengenai kerusuhan di Papua.

Lukas menuturkan, dirinya akan segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusulkan perjanjian.

"Kemarin saya untuk undang beliau untuk datang ke Jayapura kami akan bertemu. Tapi kami sudah punya konsep, akhirnya kita harus pakai satu perjanjian. Undang-undang apapun enggak bisa," ujar Lukas.

Najwa Shihab lalu menanyakan soal otonomi khusus, namun tetap dijawab Lukas tidak bisa.

"Enggak itu enggak bisa, harus perjanjian dengan lembaga-lembaga tertentu. Dengan lembaga internasional atau dengan apa, kalau undang-undang tidak akan," sebut Lukas.

Najwa Shihab pun langsung bertanya jika gubernur tak mempercayai kekuatan undang-undang.

"Gubernur tapi tidak percaya dengan kekuatan undang-undang Pak Lukas?" tanya Najwa Shihab kaget.

"Enggak," jawab singkat Lukas.

"Undang-undang 21 itu tidak berjalan, hanya dikasih uang begitu saja kan, kewenangan tidak ada," tambahnya.

"Di Papua undang-undang tertentu, baru satu PP yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) yang lain semua tidak ada. Ini sudah lebih dari 20 tahun. Jakarta tidak bisa kasih," papar Lukas.

3. Sebut Papua Belum Di-Indonesiakan secara Baik

Gubernur Papua Lukas Enembe menuturkan kekecewaannya terhadap sikap masyarakat di luar Papua saat hadir di acara Mata Najwa.

Hal tersebut bermula ketika Najwa Shihab sebagai pembawa acara Mata Najwa meminta Gubernur Papua Lukas Enembe berkomentar soal permintaan maaf yang dilontarkan Gubernur Jawa Timur Khofifah.

"Pak Gubernur ada komentar mengenai permintaan maaf Ibu Khofifah dan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan 'emosi boleh tetapi lebih baik saling memaafkan', apa lagi yang seharusnya bisa dilakukan?" tanya Najwa Shihab dilansir TribunJakarta.com pada Kamis (22/8).

Gubernur Papua lantas menuturkan, perbuatan mengenai rasisme sebenarnya dibenci oleh seluruh dunia.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia selama 74 tahun merdeka namun sikap terhadap masyarakat Papua belum berubah.

Perlakuan masyarakat di luar Papua itu, menurut Gubernur Papua sama seperti apa yang terjadi di masa lalu.

"Ini sama seperti era kolonial. Apa bedanya?" ungkap Lukas Enembe.

"Jadi karena kerap kali terjadi, ini pemicunya membuat yang lain terungkap?" tanya Najwa Shihab.

"Ini pemicu utamanya yang terjadi di Papua. Jadi saya pikir sudah 74 tahun merdeka, NKRI kita jaga, Bhineka Tunggal Ika dijaga. Dari Sambang - Merauke juga harus dijaga," jelas Lukas Enembe.

Sejumlah polisi menggunakan perisai mendobrak dan menjebol pintu pagar Asrama Papua Surabaya di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019). (KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN)
Bahkan, Lukas Enembe menyatakan, penduduk di Papua sebenarnya merupakan multietnis.

Kendati demikian, Lukas Enembe menilai masyarakat Papua belum di-Indonesiakan secara baik.

"74 tahun merdeka, orang Papua masih juga belum di-Indonesiakan secara baik," ucap Lukas Enembe.

Mendengar pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe, pembawa acara Mata Najwa, Najwa Shihab tersentak.

Lantas Najwa Shihab kembali mengulang apa yang dikatakan oleh Gubenur Papua Lukas Enembe dan menanyakan maksudnya.

"Belum di-Indonesiakan secara baik, apa maksudnya? Apa yang harus dilakukan untuk meng-Indonesiakan seseorang?" tanya Najwa Shihab.

"Sampai hari ini dalam pengertian, masyarakat Papua belum menerima rasa ke-Indonesiaan mereka. Persoalan di Papua itu cukup rumit," papar Lukas Enembe.

4. Tak Butuh Pembangunan

Gubernur Papua, Lukas Enembe memberi tanggapan soal pembangunan jalan trans Papua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. 

Awalnya, Lenis Kogoya, Stafsus Presiden Kelompok Kerja Papua mengatakan Jokowi sudah mencoba memberikan yang terbaik kepada Papua, salah satunya melalui pembangunan, seperti jalan Trans Papua.

Jalan Trans-Papua adalah jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua dengan total panjang mencapai 4.330,07 kilometer.

Pernyataan Lenis Kogoya pun ditanggapi positif oleh Najwa Shihab.

Menurut Najwa Shihab, Trans-Papua ini sebagai bagian dari kesuksesan Jokowi di era kepemimpinannya selama 5 tahun ini.

"Pendekatan ekonomi, infrastruktur yang dilihat nyata di era pemerintahan Jokowi 5 tahun terakhir, itu saja belum cukup menjawab tantangan yang dihadapi Papua?" tanya Najwa Shihab. 

Pertanyaan Najwa Shihab justru malah dikritisi oleh Sekjen Federasi Kontras Andy Junaedi.

Menurutnya jalan Trans Papua ini bermasalah.

"Justru saya melihat itu yang bermasalah. Coba tanya pada orang Papua, apakah mereka butuh jalan Trans Papua?" tanya Andy Junaedi.

Ketika ditanya seperti itu, Najwa Shihab terdiam.

Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga hadir jadi narasumber pun tak mampu menjawabnya.

"Coba siapa yang butuh, orang Indonesia-kah atau orang Papua?" tanya Andy Junaedi lagi.

Pertanyaan tersebut pun kembali tak dijawab oleh Najwa Shihab, Lukas Enembe dan narasumber lainnya.

"Saya bilang pembangunan itu perlu. Tapi bagaimana proses perencanaan dan implementasi pembangunan itu dilakukan mengedepankan kemanusiaan," ujar Andy Junaedi lagi.

"Jakarta belum melihat Papua dengan pendekatan itu. Papua memiliki tingkat kekerasan yang panjang. Papua punya cerita berbeda dibanding yang lain. Jika Papua disamakan dengan maka kita akan terjebak di cerita yang sama," tambahnya.

"Isu separatisme muncul itu bukan tiba-tiba muncul. Coba kita tengok kasus kejahatan HAM. Berapa yang mandeg. Apa yang dilakukan Jakarta?" tegas Andy Junaedi.

Kemudian, Andy Junaedi menyebutkan bahwa Papua ini butuh guru, bukan senjata.

Papua juga butuh ilmu, bukan malah caci maki.

"Yang dikirim tentara. Orang Papua butuh guru, bukan senjata. Orang Papua butuh ilmu, bukan untuk dicaci. Itu yang dibutuhkan," tegas Andy Junaedi.

Ketika disinggung seperti itu, Gubernur Papua Lukas Enembe tampak memperhatikan dengan baik.

"Orang Papua asli HDI (Human Development Index) rendah, Orang non Papua yang datang ke Papua HDI nya meningkat. Artinya siapa yang bisa menikmati triliunan rupiah dari dana odsus? Bukan orang Papua, itu fakta," tambah Andy Junaedi.

Setelah cukup lama diam dan meresapi kata-kata dari Andy Irfan, Najwa Shihab pun akhirnya bersuara.

"Saya mau lempar ke Pak Gubernur," tanya Najwa Shihab.

"Orang Papua butuh kehidupan bukan pembangunan," ucap Lukas Enembe tegas.

"Dan apakah pendekatan infrastruktur tadi yang disebutkan belum menjawab persolan Papua?" Najwa Shihab kembali bertanya.

Menjawab pertanyaan Najwa Shihab, Lukas Enembe sang Gubernur Papua pun memberikan sebuah fakta mencengangkan.

"Orang Papua tidak pernah lewat jalan yang dibangun, mereka tidak punya apa-apa. Mereka butuh kehidupan," tegas Lukas Enembe.

Melihat fakta yang diungkapkan Lukas Enembe, Najwa Shihab kembali terdiam tak mampu menyelanya.

(Tribunnews.com/Daryono) (TribunWow/Roifah Dzatu Azma) (TribunBogor)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PKS Tolak Usul Lukas Enembe untuk Libatkan Pihak Internasional Selesaikan Konflik Papua

Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved