Berita Solo Terbaru

Soroti Trabas Gunung Lawu, DPPSBI dan Elemen Peduli Gunung Lawu Datangi Kantor KPH Solo

Kegiatan trabas Gunung Lawu jadi sorotan elemen peduli Gunung Lawu dan Dewan Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesia (DPPSBI).

Soroti Trabas Gunung Lawu, DPPSBI dan Elemen Peduli Gunung Lawu Datangi Kantor KPH Solo
TribunSolo.com/Ryantono
Audiensi antara Elemen peduli Gunung Lawu dan Dewan Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesia (DPPSBI) di kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Surakarta, Kamis (29/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kegiatan trabas Gunung Lawu jadi sorotan elemen peduli Gunung Lawu dan Dewan Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesia (DPPSBI).

Aksi trabas Gunung Lawu ini adalah aksi para pengendara motor trail alias crosser menerabas jalur pendakian hingga naik ke puncak Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Menanggapi hal itu, sebanyak 14 elemen peduli Gunung Lawu dan DPPSBI mendatangi kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Surakarta, Kamis (29/8/2019).

Mereka melakukan audiensi dengan petugas dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Surakarta.

Perwakilan elemen Peduli Lawu ditemui langsung Administratur KKPH Surakarta, Sugi Purwanto.

Jalur Trail di Gunung Lawu Tuai Kontroversi, Ini Tanggapan Perhutani KPH Solo

Para perwakilan elemen Peduli Lawu dan DPPSBI mendesak agar KKPH Surakarta tidak mengizinkan kegiatan trabas di Gunung Lawu.

Mereka menuding kegiatan trabas tersebut berdampak lingkungan dan menyebabkan kerusakan.

Ketua Umum DPPSBI, Kusuma Putra menjelaskan, dalam audiensi yang dilakukan di Kantor KPH Surakarta mereka menyampaikan pernyataan sikap.

"Kami menyikapi kegiatan otomotif trabas di Gunung Lawu," papar Kusumo, Kamis (29/8/2019).

Alami Lemas dan Sesak Nafas, Pendaki Asal Purwodadi Dievakuasi Lewat Jalur Pendakian Gunung Lawu

Adanya kegiatan tebas menurut Kusuma merusak lingkungan, kearifan lokal, dan sosial budaya di Gunung Lawu.

Ada 14 elemen peduli Gunung Lawu yang datang ke kantor KPH Surakarta.

Mereka mendesak agar Perhutani mengeluarkan surat larangan terkait kegiatan trabas itu.

Apalagi, Gunung Lawu merupakan landscape cagar budaya sebagaimana diamanatkan pada UU RI no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (*)

Penulis: Ryantono Puji Santoso
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved