Jokowi Siap Copot Menteri & Kepala Dinas, Apabila Hingga 2024 Soal Sertifikat Tanah Tak Selesai

Presiden Jokowi 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan tegas kepada menteri, serta pemerintah daerah, menyoal tentang sertifikat tanah untuk masyarakat.

Menurutnya, bekerja sebagai pelayan masyarakat itu harus cepat, sehingga masyarakat bisa merasakan kinerja pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan saat Jokowi membagikan 3000 sertifikat tanah untuk rakyat di GOR Pandawa Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Jumat (6/9/2019).

Pemerintahan Jokowi saat ini memang sedang gencar untuk menyelesaikan masalah sertifikat yang ada di Indonesia.

Indonesia harusnya ada sekitar 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat.

Tapi di tahun 2015, baru 46 juta sehingga masih kurang 80 juta sertifikat tanah untuk masyarakat.

"2016 saya ngomong ke pak Menteri, ini gak bisa diteruskan kalau cuma 500 ribu (sertifikat), saya ngomong tahun depan 2017 saya minta 5 juta sertifikat harus diterbitkan."

• Seorang Suami Ini Disebutkan Rela Berdiri 6 Jam di Pesawat, Demi Sang Istri Bisa Tidur Pulas

• Presiden Jokowi Targetkan 2024 Soal Sertifikat Tanah di Indonesia Selesai, Sukoharjo Tahun Depan

"Akhir 2017 bisa 5,4 juta sertifikat baru diterbitkan, berati kita kan bisa," jelasnya.

Sehingga tahun berikutnya, Jokowi terus meningkatkan target pembuat sertifikat tanah untuk masyarakat.

Yang pada 2018 lalu, berhasil menerbitkan 7 juta sertifikat, dan tahun ini targetnya 9 juta sertifikat tanah.

Sehingga di tahun 2024, seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki tanah, bisa mendapatkan sertifikat.

"Saya dengan pak Menteri janjiannya gampang, saya beri target tahun ini 9 juta," ucapnya.

• Mabes Polri Sebut Kelompok Teroris Jaringan ISIS di Papua Berencana Bom Polres Manokwari

Instruksi dari presiden akan diteruskan oleh Menteri dengan memerintahkan ke Kanwil Provinsi, yang kemudian diteruskan ke BPN Kabupaten/kota.

Menteri akan menargetkan setiap Kanwil Provinsi dalam pembuatan sertifikat, yang kemudian target tersebut akan di bagi lagi untuk masing-masing kantor BPN di Kabupaten/kota.

"Jika BPN Kabupaten/Kota tidak memenuhi, kepalanya akan di copot oleh Kanwil.

"Jika Kanwil provinsi tidak memenuhi, Kepala Kanwilnya akan dicopot oleh Menteri."

"Jika Meterinya tidak memenuhi, ya sama saja (akan dicopot)," jelasnya.

• Istri Ngamuk dan Cakar Muka Suaminya yang Jadi Pelaku Pemerkosaan Mama Muda di Tulungagung

Jokowi menambahkan bekerja untuk melayani masyarakat memang harus cepat dan berani lelah.

"Kerja sama saya ya harus gitu, ada targetnya dan ada angkanya," ucapnya.

Selain sertifikat untuk perorangan, Jokowi juga menginstruksikan agar rumah ibadah bisa segera membuat sertifikat sendiri.

Rumah ibadah ada kemudahan untuk mengurus serifitkat tanah.

"Tanah yang telah di wakafkan, biasanya ada masalahbdengan ahli warisnya, untuk itu, ada baiknya rumah ibadah dibuatkan sertifikat sendiri," pungkasnya. (*)