Berita Sukoharjo Terbaru

Empat ASN di Sukoharjo Turun Pangkat, Karena Lakukan Perceraian Tanpa Izin Pimpinan

Empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mendapatkan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Empat ASN di Sukoharjo Turun Pangkat, Karena Lakukan Perceraian Tanpa Izin Pimpinan
TribunSolo.com/Agil Tri
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo, Joko Triyono saat ditemui TribunSolo.com, Rabu (18/9/2019) 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mendapatkan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Hal itu dilakukan karena mereka melakukan perceraian tanpa memberitahu pimpinan, atau dalam hal ini Izin dari Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo, Joko Triyono saat ditemui TribunSolo.com, Rabu (18/9/2019).

"Kita berikan sanksi berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah tiga tahun lebih rendah, terhadap ASN yang melakukan perceraian tanpa izin Bupati," katanya.

ASN yang terkena sanksi tersebut berasal dari OPD satu orang dari Kecamatan Bendosari, satu orang dari Satpol PP, dan dua orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan perceraian ASN ini sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Rudy dan Gibran Bertemu Empat Mata di Loji Gandrung Solo, Pertemuan Berlangsung 15 Menit

Temui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka Ungkap Ingin Silaturahmi dan Lakukan Pertemuan 4 Mata

BTS akan Tampil di Jingle Ball iHeartRadio, Ada Khalid, Shawn Mendes hingga Dua Lipa

Keempat ASN itu mendapat saksi sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"SK penurunan pangkat dari Bupati sudah keluar," imbuhnya.

Dia menambahkan, ASN yang bercerai wajib melaporkan dan meminta izin Bupati, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Terpisah Inspektur Kabupaten Sukoharjo, Joko Purnomo menambahkan, ASN bercerai wajib mengajukan izin, baik status ASN tersebut sebagai penggugat maupun tergugat.

"Prosesnya minta izin ke atasan, dari atasan ke BKPP, lalu BKPP ke Bupati, dan jika diizinkan, Bupati tandatangan."

"Namun ASN yang digugat cerai pasangananya biasanya pasif, tapi hukum berlaku dua sisi, baik penggugat maupun tergugat," pungkasnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved