Berita Wonogiri Terbaru

Badan Usaha di Kabupaten Wonogiri Antusias Ikuti Sosialisasi Program BPJS Kesehatan JKN-KIS

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Hariyatni mengatakan setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan

Badan Usaha di Kabupaten Wonogiri Antusias Ikuti Sosialisasi Program BPJS Kesehatan JKN-KIS
ISTIMEWA
BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 

TRIBUNSOLO.COM - BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten Wonogiri, Kamis (27/9/2019).

Sosialisasi JKN-KIS kali ini menyasar kepada 140 badan usaha terdaftar di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Hariyatni mengatakan setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.

Perkembangan jumlah kepesertaan Program JKN-KIS secara nasional sampai dengan 01 Juli 2019 sebanyak 222.463.022 jiwa telah terdaftar dalam Program JKN-KIS dari total penduduk Indonesia 263.950.794 jiwa.

“Capaian kepesertaan Program JKN-KIS di Kabupaten Wonogiri per 01 Juli 2019 mencapai 64,83 persen artinya sebanyak 704.210 jiwa telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS dari total 1.086.197 jiwa penduduk Kabupaten Wonogiri."

Cerita Afuk Setelah Viral: Malu Dikenal Banyak Orang sampai Diundang ke Televisi Swasta

Sejumlah Menteri Tak Mau Beri Komentar Apapun Usai Temui Jokowi Bahas Situasi Terkini

Ditetapkan Jadi Tersangka, Mahasiswa di Sumbar yang Turunkan Foto Jokowi akan Didampingi LBH Padang

Di dalamnya terdapat peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 137.221 jiwa,” katanya.

Dia menjelaskan salah satu kewajiban pemberi kerja adalah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

“Peserta yang statusnya bekerja wajib didaftarkan pemberi kerjanya ke dalam peserta PPU, walaupun peserta tersebut telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini, agar peserta mendapatkan manfaat Program JKN-KIS sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

BPJS Kesehatan mengembangkan aplikasi berbasis online yakni Aplikasi E-Dabu 4.2 yang memiliki banyak fitur terbaru yang semakin memudahkan perwakilan badan usaha dalam mengurus administrasi kepesertaan Program JKN-KIS.

Mulai dari pendaftaran pekerja dan anggota keluarganya secara massal, pembaruan data pekerja dan lainnya.

Dengan menggunakan aplikasi ini, perwakilan badan usaha tidak perlu menghabiskan waktu dengan mengantri di Kantor BPJS Kesehatan.

(*)

Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved