PDI-P Tanggapi soal Kabar Ahok dan Antasari Azhar Jadi Dewan Pengawas KPK

Beredar isu mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Antasari Azhar, dipilih jadi Dewan Pengawas KPK

PDI-P Tanggapi soal Kabar Ahok dan Antasari Azhar Jadi Dewan Pengawas KPK
Tribunnews.com
Masinton Pasaribu 

TRIBUNSOLO.COM - Beredar kabar mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Antasari Azhar, dipilih menjadi Dewan Pengawas KPK.

Beredar pula oto itu disertai tulisan, "Selamat dan Sukses Kami Ucapkan atas Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari Azhar Sebagai Dewan Pengawas KPK. Musnahkan Kelompok Taliban di tubuh KPK Agar tidak dijadikan untuk kepentingan politik".

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks.

Dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, anggota DPR RI ini menegaskan, hoaks itu sengaja disebarkan pihak tertentu guna membangun sentimen anti-revisi Undang-undang KPK.

"Itu informasi hoaks yang sengaja dibunyikan oleh pihak tertentu untuk membangun sentimen anti revisi UU KPK," ujar anggota Komisi III DPR RI pada periode 2014-2019 lalu ini kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).

Presiden Jokowi Disarankan Terbitkan Perppu KPK Setelah Pelantikan, Ini Alasannya

Aktivis '98 itu menegaskan, terlalu jauh mendesain komposisi orang-orang yang akan mengisi Dewan Pengawas KPK.

Karena revisi UU KPK saja belum disahkan menjadi Undang-undang.

"Belum ada dasar hukumnya dalam bentuk Perundang-undangan dan peraturan pemerintah," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana.

Ketentuan Dewan Pengawas KPK memang baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial. Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan," kata Kurnia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.

Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019. (Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Beredar Hoaks Ahok dan Antasari Dipilih Jadi Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Politikus PDIP"

Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved