Tak Terima Jadi Tersangka, Mantan Menpora Imam Nahrawi Gugat KPK

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tak terima menjadi tersangka.

Tak Terima Jadi Tersangka, Mantan Menpora Imam Nahrawi Gugat KPK
KOMPAS.COM/TJAHJO SASONGKO
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi. 

TRIBUNSOLO.COM - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tak terima menjadi tersangka.

Ia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu mendaftarkan praperadilan pada Selasa 8 Oktober 2019 dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

Dalam salinan yang diterima Tribunnews.com seperti dikutip TribunSolo.com, Imam Nahrawi mengajukan praperadilan lantaran mempersoalkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam petitum permohonan, menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi selaku pemohon yang didasarkan pada surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 pada 28 Agustus 2019 dinilai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pihak Imam Nahrawi juga mempersoalkan terkait penahanan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Menpora Imam Nahrawi Diperiksa di KPK, Tutupi Tangannya yang Terborgol Pakai Map

"Menyatakan Surat Perintah Penahanan NomorSprin.Han/111/DIK.01.03/ 01/09/2019, tanggal 27 September 2019 yang menetapkan pemohon untuk dilakukan penahanan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tulis isi petitum permohonan, Jumat (18/10/2019).

Isi petitum meminta agar memerintahkan kepada termohon dalam hal ini KPK untuk menghentikan seluruh tindakan penyidikan terhadap Imam Nahrawi sebagaimana adanya surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/ 2019, pada 28 Agustus 2019.

Kemudian, pihak Imam juga menyatakan tidak sah segala penerbitan Sprindik dan penetapan tersangka lainnya yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Imam Nahrawi.

Hal itu hingga terbuktinya keterkaitan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dengan pemohon atau Imam Nahrawi sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman
12
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved