Kader JKN yang Tagih Penunggak BPJS Dianggap Menakutkan, Anggota DPR Minta RT RW Difungsikan Optimal
Beberapa laporan yang masuk dari konstituen kami dan masyarakat, itu ada yang merasa terancam, ada yang merasa takut
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM - Para penagih iuran BPJS yang dikenal sebagai kader Jaminan Kesehatan Nasional nantinya akan disebar untuk mendatangi para penunggak iuran justru menimbulkan rasa takut di benak para penunggak.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati, meminta BPJS Kesehatan memperbaiki sistem penagihan bagi para peserta yang menunggak.
• Siap-Siap! Kementerian Pertahanan Kini Buka 552 Formasi CPNS 2019
• Jelang Mas Mbak Jawa Tengah 2019, Putra Putri Solo Aktif Galang Dukungan
"Beberapa laporan yang masuk dari konstituen kami dan masyarakat, itu ada yang merasa terancam, ada yang merasa takut, karena pikirannya sudah negatif begitu didatangi kaya semacam debt collector," kata Mufida, Sabtu (2/11/2019).
Mufida mengakui bahwa langkah BPJS Kesehatan menyebar kader JKN itu mempunyai niat baik untuk mengoptimalkan piutang-piutang yang ada.
Namun, Mufida menilai hal itu tak bisa berjalan efektif karena justru menimbulkan rasa takut.
"Saya kira kita perlu komunikasi yang lebih manusiawi, yang lebih persuasif kepada masyarakat, dan jangan bikin risau masyarakat," ujar dia.
Ia pun menyarankan BPJS Kesehatan mengubah sistem penagihan dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti pengurus RT atau RW.
"Perlu ada awareness yang dibangun terus melalui sosialisasi yang lebih intensif dan tadi melibatkan semua stakeholder. Saya melihat RT, RW ini belum difungsikan secara optimal untuk optimalisasi pembayaran BPJS," kata Mufida.
Diketahui, BPJS Kesehatan menyebar kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak Mei 2017 untuk mendatangi para penunggak iuran.(*)
Artikel ini telah dipublikasikan Kompas.com dengan judul: Anggota DPR Sebut Kader JKN yang Tagih Penunggak BPJS Bikin Takut
