Soal Polemik Mantan Napi Tak Boleh Jadi Kepala Daerah, Tito Karnavian: Berarti Kembali ke Teori Kuno

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan polemik bisa atau tidaknya mantan narapidana menjadi kepala daerah sangat bergantung pada rakyat.

Soal Polemik Mantan Napi Tak Boleh Jadi Kepala Daerah, Tito Karnavian: Berarti Kembali ke Teori Kuno
KOMPAS.com/Ambaranie Nadia K.M
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan polemik bisa atau tidaknya mantan narapidana menjadi kepala daerah sangat bergantung pada rakyat.

Hanya saja menurut Tito apabila narapidana tidak boleh menjadi kepala daerah, maka Indonesia menerapkan teori kuno dalam sistem pemidanaan.

"Sekarang menyangkut narapidana apakah dapat menjabat a atau b dan seterusnya, terserah kepada rakyat mau pilih mana? Mau pilih teori pembalasan atau memilih teori rehabilitasi, kalau memilih pembalasan ya balas saja, termasuk dia enggak boleh ngapa-ngapain, berarti kita kembali pada teori kuno," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (18/11/2019).

Menurut Tito, seperti dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, konsep pemidanaan pada awalnya merupakan praktik teori pembalasan.

Orang yang berbuat jahat maka dia harus dibalas dengan cara dikekang kebebasannya yaitu masuk penjara, bahkan sampai hukuman mati atau dibunuh.

"Maka penjara itu disebut dengan prison tempat mengekang orang," katanya.

Pinang Paundra di Pilkada Solo 2020, DPC Gerindra Segera Usulkan ke Prabowo Subianto

Bajak Kader Banteng, Gerindra Resmi Pinang Paundra Cucu Soekarno Jadi Wawali di Pilkada Solo 2020

Dalam perkembangannya menurut mantan Kapolri tersebut, teori kriminologi mulai berubah.

Hukum memerangi kejahatannya, bukan orang yang berbuat kejahatan.

"Jadi orang itu dianggap kalau berbuat salah itu dianggap orang yang menyimpang, orang yang menyimpang ini harus dikoreksi direhabilitasi, maka lihat penjara di negara demokrasi bukan lagi disebut dengan prison tapi correction, kita pun menyebutnya bukan dengan penjara Cipinang tapi lembaga pemasyarakatan," katanya.

Dalam teori baru atau teori rehabilitas, apabila narapidana telah selesai menjalani hukumannya, maka ia sudah terkoreksi.

Sehingga sangat bergantungmasyarakat apakahorang yang sudah terkoreksi tersebut bisa kembali mengabdi kepada negara atau tidak.

"Kalau dia terkoreksi apakah dia tidak diberikan kesempatan kembali memperbaiki dirinya untuk mengabdikan dirinya pada masyarakat, silahkan masyarakat menilai," katanya.  (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Mantan Narapidana Tidak Boleh Maju Pilkada, Tito Karnavian: Berarti Kita Kembali pada Teori Kuno"

Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved