Jekek Ingin 10 Ribu RTLH di Wonogiri Selesai Diperbaiki dalam Dua Tahun ke Depan, Ini Klasifikasinya

Laporan Wartawan TribunSolomcom, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI -- Pemkab Wonogori menargetkan 10 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan klasifikasi rusak berat akan selesai diperbaiki dalam dua tahun ke depan.

Menurut data yang dimiliki Pemkab Wonogiri, 43 ribu rumah masuk kategori RTLH dengan klasifikasi rusak berat sebanyak 10 ribu unit, rusak sedang 13 ribu unit, dan sisanya kategori rusak ringan.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo atau biasa dipanggil Jekek menjelaskan, program pembenahan RTLH merupakan salah satu kegiatan pementasan kemiskinan yang giat digeber Pemkab.

"Kita prioritaskan yang rusak berat dulu untuk diperbaiki, sesuai data by name, by address, dan by visual-nya," katanya kepada TribunSolo.com, Kamis (5/12/2019).

Dia menuturkan sebanyak 10 ribu rumah tersebut terbanyak berada di Kecamatan Kismantoro, Purwantoro, dan Praci.

"Lainnya ada, tapi tidak begitu besar jumlahnya, yang paling banyak tiga kecamatan itu," imbuhnya.

• Kisah Nenek Tritis di Sukoharjo, Perempuan Renta Setengah Lumpuh, Enggan Pindah dari RTLH

• Ini Pesan Kapolres Lama Kepada yang Baru, Yakin Penggantinya Bisa Menjaga Kamtibmas di Wonogiri

Perbaikan RTLH itu direncanakan akan menggunakan Dana Desa, ABPD, Dana dari Provinsi dan Pusat.

Dari dana tersebut, masing-masing RTLH akan mendapatkan bantuan untuk renovasi rumah sebesar Rp 15 juta.

"Program ini basisnya stimulan, dan jangan melihat dari cukup tidak cukupnya," aku dia.

"Karena dengan program ini bisa menggandeng stakeholder lain, gotong royong masyarakat yang nanti juga akan turut membantu," jelasnya menegaskan.

• Kunjungi Wonogiri, Mendag Ingatkan Sistem Resi Gudang Bisa Dongkrak Perdagangan Berbasis Lokal

• Enam Kecamatan Masih Kurang Kuota, Pendaftaran Panwascam di Wonogiri Diperpanjang, Ini Daftarnya

Dengan skema data dan anggaran yang sudah direncanakan, dia optimis 10 ribu rumah itu akan selesai diperbaiki dalam dua tahun mendatang.

"Kami targetkan 2 tahun kedepan kita akan terbebas dari RTLH, karena angkanya jelas, potensi anggaran juga jelas," ucapnya.

Dana Desa juga akan terus di pantau oleh Pemkab, agar rencana anggaran yang dibuat sudah mencakup tiga unsur utama misi Pemkab.

"Anggaran kalau tidak ditata dengan baik akan makahasilnya akan kurang baik," paparnya.

"Jadi kami akan kontrol terus, jika pementasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan kepemudaan tidak ada, akan kita kembalikan, karena itu program prioritas di seluruh desa dan kelurahan," ujar dia. (*)