Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO -- Kasus fake chat atau chatting palsu soal 'pijat plus' baru pertama kali menimpa sosok Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Mudofir Abdullah.

Ya, Mudofir baru diamanahi kembali menjadi orang nomor satu di IAIN Surakarta yang berada di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo.

Dia dilantik menjadi rektor untuk kedua kalinya periode 2019-2023 pada Jumat 27 September 2019 oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mdi Operation Room Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Mudofir mengaku sejak menjabat sebagai Rektor IAIN Surakarta pada periode 2015-2019, dia baru kali ini disasar isu tak sedap.

Pada pada 28 November 2019 dia mendapatkan kabar soal fake chat pijat plus menggunakan foto dirinya.

Namun Mudofir mengaku belum mengetahui motif yang tega menyasar dirinya, termasuk soal jabatannya yang memang banyak orang menginginkannya.

"Saya belum tahu pasti motifnya, karena pemilihan rektor sudah lewat," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (9/12/2019).

• Rektor IAIN Solo Laporkan Tiga Nomor terkait Kasus Fake Chat Pijat Plus yang Memakai Fotonya

• Rektor IAIN Solo Laporkan Tiga Nomor terkait Kasus Fake Chat Pijat Plus yang Memakai Fotonya

Menurutnya, paska dia dilantik beberapa bulan lalu, kondisi kampus kembali normal dan stabil.

Apalagi susunan organisasi di IAIN Surakarta sudah dilantik secara serentak oleh dirinya, mulai wakil rektor, dekan dan ketua lembaga masa jabatan 2019-2023.

• Datangi Polres Sukoharjo, Rektor IAIN Solo Laporkan Kasus Fake Chat yang Gunakan Foto Dirinya

• Fake Chat Pijat Plus Makin Menyebar Jadi Alasan Rektor IAIN Solo Bawa Kasus ke Jalur Hukum

"Secara umum, kampus stabil dan fokus untuk alih status," aku dia.

"Pejabat di bawah saya juga sudah bekerja, usai saya lantik tanggal 15 Oktober lalu," jelasnya menegaskan.

IAIN Surakarta sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Saat ini, tengah mempersiapkan diri untuk menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Berbagai persiapan telah dilakukan untuk proses penggantian nama ini, seperti pengajuan proposal penggantian nama kepada Pemerintah Pusat. (*)