Tanggapi soal Natuna, Presiden Jokowi: Tidak Ada Namanya Tawar Menawar Mengenai Kedaulatan

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa China sedang menguji pejabat baru di Kabinet Indonesia Maju soal batas wilayah di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Memanasnya isu Natuna Utara bisa jadi tidak lepas dari upaya China untuk mengetahui reaksi para pejabat baru di kabinet Presiden Jokowi terkait klaim China di Natuna Utara," ucap Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, hal serupa pernah dilakukan China di periode pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kala itu, Jokowi juga dengan tegas menolak Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China sebagai batas teritorialnya.

Bahkan kala itu, tepatnya pada 2016, Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna, di atas Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383.

Hikmahanto pun mempertanyakan langkah yang akan diambil oleh para pejabat baru seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Kepala Badan Keamanan Laut.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna.

"Momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh wajah baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Natuna Utara," kata Hikmahanto.

(Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Beda Sikap soal Natuna, Jokowi Akhirnya Angkat Bicara..."