Nilai Solo Raya Darurat Ormas, DMC Kirim Surat Terbuka Kepada Kapolri Jenderal Idham Azis

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Dewan Muda Complex (DMC) melalui pengacaranya mengirimkan surat terbuka untuk Kapolri Jenderal Idham Azis.

Surat tersebut dikirimkan lantaran banyak kasus penganiayaan yang melibatkan antar ormas maupun perguruan silat di Solo Raya.

Menurut Pengacara DMC yang juga Ketua Peradi Solo, Badrus Zaman pihaknya meminta kepada Kapolri agar menghapuskan impunitas terhadap ormas-ormas yang menggangu stabilitas perdamaian dan kamtibmas di Indonesia.

Termasuk di Solo Raya, khususnya di Kabupaten Sukoharjo.

"Saat ini kami merasa resah dan ketakutan atas kinerja Kepolisian khususnya di willayah Polres Sukoharjo atas terjadinya impunitas dan tidak adanya penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang mengaku sebagai ormas yang melakukan penganiayaan dan pembacokan," katanya kepada TribunSolo.com, Selasa (21/1/2020).

Dalam surat itu, Badrus menyampaikan pihaknya mendesak Kapolri agar membentuk tim khusus pengawas kinerja anggota kepolisian.

Karena banyak kasus pertikaian yang melibatkan antar kelompok massa, seperti kasus pembacokan oleh orang tak dikenal di Telukan Kecamatan Grogol dan Baki.

• Begini Kronologi Kasus Pembacokan yang Dilakukan Jodoh Kepada Tetangganya Sendiri di Solo

• Peradi Solo Siap Beri Bantuan Hukum Usut Penyerangan di Kartasura yang Sebabkan Tiga Orang Terluka

Sedangkan kasus yang belum lama ini terjadi Jalan Kranggan Wirogunan Kartasura pada Jum'at (17/1/2020) dini hari.

Badrus menilai, sampai saat ini perkara tersebut tidak menjadi perhatian khusus, padahal pihak kepolisian paham betul tentang potensi adanya gesekan antar masa yang dapat menggangu stabilitas eskalasi kamtibmas di Sukoharjo.

"Untuk itu kami menyampaikan surat terbuka ini kepada Bapak Jendral Polisi Idham Azis selaku Kapolri untuk memberikan perhatian khusus," ungkap dia. 

"Jika dimungkinkan kami berharap Kapolri berkenan membentuk tim khusus yang di terjunkan guna sebagai pengawasan pengendali dan penindakan atas kinerja anggota kepolisian menjadi wakil para korban maupun pelapor," aku dia menekankan.

Dikatakan, hal tersebut sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga masyarakat tidak perlu lagi berfikir jika akan melapor tidak mendapatkan pelayanan dan pengayoman yang profesional.

"Solo Raya sudah darurat ormas, sehingga kami DMC dan masyarakat sipil menunggu tindakan nyata dari Bapak Kapolri untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak berpihak," tutur dia.

"Karena menyangkut kewibawaan hubungan Kepolisian RI sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan di Indonesia," tutupnya. (*)