Berita Sukoharjo Terbaru

Penghapusan Status Honorer, Guru Honorer K2 Dibuat 'Galau' Tunggu Kejelasan Status

Permasalah guru honorer ini menjadi permasalahan serius bagi pemerintah, agar tenaga pengajar itu mendapatkan kesejahteraan dan status yang jelas.

Penghapusan Status Honorer, Guru Honorer K2 Dibuat 'Galau' Tunggu Kejelasan Status
TRIBUN KALTIM
Ilustrasi guru honorer 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Ratusan Guru Honorer (K2) GTT/PTT Kabupaten Sukoharjo dibuat galau dengan wacana pemerintah menghapus tenaga honorer.

Guru honorer GTT/PTT Kabupaten Sukoharjo yang masuk daftar K2 berharap bisa segera diangkat jadi PNS.

Kegelisahan ini semakin dirasakan seiring dengan adanya wacana penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Curhatan Para Guru Honorer K35+ Sukoharjo: Berharap dapat Kesempatan Ikut Tes CPNS

Pemkab Sukoharjo Ungkap Jika Ratusan Tenaga Honorer yang Direkrut Selama Ini Membantu Kerja ASN

Seperti yang diketahui, pemerintah berencana menghapuskan tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah, pegawai di instansi pemerintah hanya akan berstatus ASN dan PPPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo, Darno mengatakan, saat ini tenaga honorer K2 yang sudah ikut tes dan dinyatakan lolos menunggu kejelasan nasib selanjutnya.

Viral Aksi Pegawai Honorer yang Disuruh Berendam dalam Selokan, Ini Komentar Sandiaga Uno

"Selain masalah penghapusan honorer, PR kita masih ada honorer K2 sebanyak 128 yang sudah lolos ujian tapi belum ada regulasi lanjutan dari pemerintah," katanya, Minggu (2/2/2020).

Permasalah guru honorer ini menjadi permasalahan serius bagi pemerintah, agar tenaga pengajar itu mendapatkan kesejahteraan dan status yang jelas.

Pengupahan guru honorer di sekolah negeri masih menyesuaikan kemampuan keuangan per daerah masing-masing.

Sehingga daerah satu dengan daerah lain, besaran gaji guru honorer yang diterima berbeda-beda.

Ia berharap pemerintah segera menerbitkan PP untuk kekuatan hukum, tentang SK pengangkatan termasuk sistem penggajian.

Sehingga honorer K2 bisa segera mendapatkan kejelasan status dan nasib mereka.

"Tinggal regulasinya, kalau memang harus dibiayai daerah pasti daerah juga siap, tapi harus nunggu regulasinya," papar dia.

"Saya harap regulasinya semoga cepat turun," pungkasnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Ryantono Puji Santoso
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved