Nadiem Makarim Sebut Dana BOS 50 Persennya untuk Guru Honorer, Simak Syarat yang Dibutuhkan

Di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/02/2020) Mendikbud kemudian menegaskan, "Porsinya hingga 50 persen."

Nadiem Makarim Sebut Dana BOS 50 Persennya untuk Guru Honorer, Simak Syarat yang Dibutuhkan
(DOK. KEMENDIKBUD)
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim didampingi Menkeu Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian mengumumkan kebijakan baru dana BOS di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/02/2020). 

TRIBUNSOLO.COM - Pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim didampingi Menteri Keuangan ( Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dapat digunakan meningkatan kesejahteraan guru honorer.

"Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan," ujar Mendikbud Nadiem.

Keluarkan Konsep Baru, Ternyata Inilah 4 Alasan Nadiem Makarim Munculkan Kebijakan Kampus Merdeka

Di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/02/2020) Mendikbud kemudian menegaskan, "Porsinya hingga 50 persen." 

Syarat dana BOS untuk guru honorer

“Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini,” ujar Nadiem.

Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan yaitu;

  • Guru bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
  • Belum memiliki sertifikasi pendidik, serta
  • Sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

Lebih jauh Nadiem menyampaikan batas 50 persen tersebut tidak mutlak dialokasikan seluruhnya untuk guru honorer melihat kondisi nyata ada sekolah dengan sedikit tenaga honorer.

Bagi sekolah dengan kondisi jumlah guru PNS sudah mencukupi, penggunaan otonomi dana BOS sepenuhnya berada di tangan kepala sekolah.

Ramai Soal Kebijakan Kampus Merdeka, Ini Rangkuman 4 Kebijakan Kampus Merdeka Nadiem Makarim

Syarat transparansi dan akuntabilitas

Dalam kebijakan ketiga Merdeka Belajar ini, Kemendikbud berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda.

Halaman
12
Editor: Naufal Hanif Putra Aji
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved